Ada Genangan di Rel, Kecepatan KRL Tanjung Priok-Ancol Dibatasi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dipo KRL Depok, tempat perawatan kereta-kereta milik PT KCI. TEMPO/Ninis Chairunnisa

    Dipo KRL Depok, tempat perawatan kereta-kereta milik PT KCI. TEMPO/Ninis Chairunnisa

    TEMPO.CO, Jakarta - Vice President Corporate Communications PT KCI, Erni Sylviane Purba, mengatakan genangan setinggi 4 sentimeter masih merendam sebagian rel kereta api di rute Tanjung Priok-Ancol. Akibatnya, kecepatan kereta rel listrik atau KRL hingga berita ini dibuat masih dibatasi menjadi 5 kilometer/jam.

    "Genangan air masih 4 cm di atas rel jadi kecepatan masih dibatasi," kata dia lewat pesan pendek, Jumat, 24 Januari 2020.

    Sebelumnya, pada pukul 10.37 WIB tadi, perjalanan KRL rute Jakarta Kota-Tanjung Priok tak dapat dilalui. Hal itu diakibatkan adanya genangan air di rel antara Stasiun Tanjung Priok-Ancol.

    Tak hanya KRL, hujan deras yang mengakibatkan genangan juga membuat Transjakarta mengalihkan sejumlah rute perjalanan busnya. Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta, Nadia Disposanjoyo, menyatakan ada beberapa modifikasi rute dan layanan yang dihentikan sementara.

    "Ini sehubungan dengan hujan deras yang mengguyur Jakarta pagi ini," kata Nadia. Pengalihan arus dan pemberhentian operasi juga terjadi pada layanan Jaklingko atau mikrotrans.

    Hingga pukul 15.00 WIB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta mencatat 11 RT di 6 kecamatan Ibukota masih terendam banjir. Kepala BPBD DKI Subejo menyebut tinggi genangan air di 4 wilayah Jakarta itu beragam, mulai dari 10 sampai 80 sentimeter. "Penyebab genangan air curah hujan yang tinggi," kata Subejo dalam keterangan tertulisnya hari ini.

    Berdasarkan data yang ia berikan, di wilayah Jakarta Utara dan Barat masing-masing ada 1 kecamatan yang masih terendam. Sementara itu, empat kecamatan lainnya tersebar di wilayah Jakarta Selatan dan Timur.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.