Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PSI Ragukan Rencana Anies Baswedan Izinkan PKL Jualan di Trotoar

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan Car Free Day di area Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Ahad, 2 November 2019. Kini Bundaran HI steril PKL setiap saat CFD. Tempo/Adam Prireza
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan Car Free Day di area Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, pada Ahad, 2 November 2019. Kini Bundaran HI steril PKL setiap saat CFD. Tempo/Adam Prireza
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melegalisasi Pedagang Kaki Lima (PKL) berjualan di trotoar diragukan Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, Eneng Malianasari. Ia menyangsikan rencana Pemprov dapat melaksanakan rencana tersebut dengan baik.

"Sampai saat ini kami belum tau konsep penataan PKL yang diusulkan Pemprov seperti apa. Padahal, ini penting supaya kita bisa evaluasi," ucap wanita yang akrab disapa Mili itu dalam keterangan tertulisnya, Senin, 27 Januari 2020.

Menurut dia, sejak awal pembahasan revitalisasi trotar, akomodasi PKL untuk berjualan di atasnya tak pernah diutarakan. Revitalisasi tersebut, lanjut Mili, bertujuan untuk mendorong warga jakarta berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Ia meminta agar rencana legalisasi PKL tidak mengambil hak pejalan kaki untuk menikmati trotoar. "Yang jadi tujuan utama dari revitalisasi trotoar, justru dikorbankan,"kata dia.

Mili mengatakan dirinya pesimistis Pemprov DKI dapat melaksanakan penataan PKL dengan baik. Pemerintah, ucap Mili, sempat menjelaskan bahwa PKL hanya diizinkan berjualan di trotoar yang lebarnya 5 meter dan dibatasi pada jam operasional tertentu.

Ia berkaca pada kondisi trotoar yang semrawut manakala ditempati oleh PKL untuk berjualan. Akibatnya, ruang yang seharusnya diperuntukkan pejalan kaki menjadi terbatas. "Pejalan kaki dipaksa berjalan di jalan raya sehingga membahayakan keselamatannya," tutur Mili.

Meski begitu, Mili memastikan dirinya mendukung pengembangan usaha kecil sebagai aktivitas ekonomi rakyat yang harus terus difasilitasi. Tapi, menurut dia, legalisasi PKL bukan cara yang tepat. Rencana tersebut, kata Mili, justri dapat menyulitkan PKL lantaran berbenturan dengan Pasal 274 dan 275 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan segera menerbitkan peraturan gubernur sebagai landasan hukum untuk menempatkan PKL di trotoar. Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho saat dihubungi di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa PKL yang boleh berdagang di trotoar pada intinya harus ramah lingkungan. PKL itu tidak kumuh dan merusak jalur pedestrian.

"PKL yang ramah lingkungan, enggak boleh bakar-membakar, barang kali kompornya kompor listrik, enggak ada cuci-mencuci," ujar Hari.

Selain itu, PKL juga tidak bisa sembarangan menjual berbagai jenis makanan atau minuman. Mulai dari masalah pengemasan, cara memesan, hingga jenis dagangannya juga akan diatur.

"Lagi jalan, haus, ada take away, mungkin di situ ada kopi atau teh, tapi yang take away. Kemudian, tidak yang kumuh. Mungkin ada roti, cake atau apa," katanya.

PKL di trotoar hanya akan menjadi pelengkap bagi pejalan kaki atau yang memiliki hak untuk menggunakan trotoar. Dengan demikan, jam buka hingga bentuk kios PKL juga akan diatur agar tidak mengganggu pengguna jalur pedestrian.

"Untuk penetapan PKL itu, harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas Bina Marga. Kalau mengganggu ya tidak boleh," ujar dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ganjar Pranowo Janji Bantu UMKM dengan Pengembangan Kredit Usaha Rakyat

1 jam lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berorasi saat deklarasi Program Gotong Royong untuk Ekonomi Sejahtera dan Inklusif (Progresif) di Gedung Smesco, Jakarta, Jumat, 8 Desember 2023. Perwakilan relawan Progesif dari berbagai daerah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Ganjar-Mahfud menang dalam Pilpres 2024. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ganjar Pranowo Janji Bantu UMKM dengan Pengembangan Kredit Usaha Rakyat

Calon presiden Ganjar Pranowo menjanjikan perbaikan nasib UMKM dengan pengembangan Kredit Usaha Rakyat atau KUR.


Gibran Janjikan Pembenahan Lingkungan Kumuh

1 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagikan susu kemasan ke warga di area car free day Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu, 3 Desember 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Gibran Janjikan Pembenahan Lingkungan Kumuh

Calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menjanjikan perbaikan sanitasi dan lingkungan kumuh untuk cegah stunting.


Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Begini Tanggapan Pengamat Politik, Kubu Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN

2 jam lalu

Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka membagikan susu kemasan ke warga di area car free day Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu, 3 Desember 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Begini Tanggapan Pengamat Politik, Kubu Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN

Isu Gibran bagi-bagi susu di CFD disebut kampanye mendapatkan respons dari kubu Ganjar Pranowo - Mahfud MD dan kubu Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar.


Pengamat: Ganjar dan Prabowo Dukung IKN tapi Beda Pendekatan

2 jam lalu

Calon presiden Ganjar Pranowo menunjukkan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 7 November 2023. Kunjungan Ganjar Pranowo tersebut sebagai wujud komitmennya melanjutkan pembangunan IKN, apabila dirinya dan Cawapres Mahfud MD memenangkan Pilpres 2024. FOTO/Humas TPN
Pengamat: Ganjar dan Prabowo Dukung IKN tapi Beda Pendekatan

Pengamat dari Universitas Indonesia mengatakan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama-sama mendukung IKN tapi punya pendekatan yang berbeda.


Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

2 jam lalu

Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha (kanan) memakaikan jaket partai kepada Ade Armando (kiri), sebagai simbol bergabung partai PSI di kantor DPP partai PSI, Jakarta Pusat, Selasa, 11 April 2023. Ketua Umum partai PSI mengumumkan bergabungnya Ade Armando menjadi kader Partai PSI. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

Politikus PSI Ade Armando dipolisikan karena sebut politik dinasti di Yogyakarta. Ia dituduh langgar Pasal 28 UU ITE. Begini bunyi dan ancaman hukuman


Saran Chatib Basri untuk Anies, Prabowo, dan Ganjar Supaya Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen

2 jam lalu

Mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Saran Chatib Basri untuk Anies, Prabowo, dan Ganjar Supaya Ekonomi Tumbuh di Atas 6 Persen

Ekonom senior Chatib Basri memberi masukan pada para calon presiden - Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo - tentang pertumbuhan ekono


Sibuk PSI Menetralisir Isu Ade Armando, Minta Maaf ke Sri Sultan hingga Dipersilakan Hengkang dari Partai

7 jam lalu

Warga yang tergabung dalam kelompok Paguyuban Masyarakat Ngayogyakarta Untuk Sinambungan Keistimewaan (Paman Usman) mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Yogyakarta Senin siang, 4 Desember 2023. Mereka memprotes pernyataan politikus PSI Ade Armando, yang menuding soal sistem dinasti di Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Sibuk PSI Menetralisir Isu Ade Armando, Minta Maaf ke Sri Sultan hingga Dipersilakan Hengkang dari Partai

Sekjen PSI Raja Juli untuk menyampaikan permintaan kepada Sultan Hamengku Buwono X ihwal pernyataan Ade Armando.


Sekjen PSI Temui Sultan HB X, Tak Bahas Soal Ade Armando

18 jam lalu

 Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto didampingi Wakil Menteri Raja Juli Antoni dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X di sela penyerahan sertifikat BPN di Yogyakarta Kamis sore (7/12). Tempo/Pribadi Wicaksono
Sekjen PSI Temui Sultan HB X, Tak Bahas Soal Ade Armando

Sultan HB X menyatakan tak membahas soal Ade Armando dengan Sekjen PSI, Raja Juli Antoni.


Anies Sebut IKN Hanya Untungkan Aparatur Negara, Ini Kata OIKN

20 jam lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono saat ditemui di Media Center Indonesia Maju, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 7 Desember 2023. TEMPO/Amelia Rahima Sari
Anies Sebut IKN Hanya Untungkan Aparatur Negara, Ini Kata OIKN

Kepala OIKN Bambang Susantono menanggapi pernyataan calon presiden Anies Baswedan yang menyebut IKN hanya menguntungkan aparatur negara.


Anies Baswedan hingga Ekonom Kritik Proyek IKN, Kadin: Sejak Awal Dukung, Clear

23 jam lalu

Model skala Kawasan Inti Pemerintahan Pusat Ibu Kota Nusantara atau IKN. ANTARA/Aji Cakti
Anies Baswedan hingga Ekonom Kritik Proyek IKN, Kadin: Sejak Awal Dukung, Clear

Kadin memastikan tetap mendukung pembangunan IKN meski dikritik Calon Presiden Anies Baswedan.