TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Anies Baswedan, Ahmad Hariyadi, merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit. Komisi E DPRD DKI pun akan memanggil Dinas Kesehatan untuk menjelaskan masalah ini.
"Hari ini Komisi E memanggil Dinas Kesehatan untuk menjelaskan terkait dewan pengawas terutama soal TGUPP yang ada menjabat disana," ujar Wakil Ketua Komisi E Anggara Wicitra di DPRD, Senin 27 Januari 2020.
Anggara mengatakan pemanggilan ini sudah diagendakan sejak pembahasan APBD Dinas Kesehatan pada Desember lalu. Saat itu Komisi E heran dengan rangkap jabatan Ahmad Hariadi sebagai dewan pengawas Rumah Sakit dan TGUPP.
Selain itu kata Anggara Komisi juga mempertanyakan gaji yang terima okeh Hariadi dengan menduduki dua jabatan tersebut. "Soal gaji juga, apakah gajinya double dari APBD," ujarnya.
Dualisme jabatan Haryadi tersebut terungkap saat Komisi E bersama Dinas Kesehatan membahas dana untuk BLUD rumah sakit untuk tahun 2020. Saat itu Dinas Kesehatan menjabarkan anggaran gaji untuk Dewan Pengawas Rumah Sakit
"Ini Pak Haryadi TGUPP," ujar anggota Komisi E, Dian Pratama dalam rapat RAPBD 2020.
Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Nomor 2247 Tahun 2016 yang diteken oleh mantan Gubernur Basuki Thjahja Purnama, Haryadi telah menjadi dewan pengawas rumah sakit sejak Oktober 2016. Lalu pada Maret 2018, nama Hariadi masuk dalam salah satu anggota TGUPP Gubernur Anies Baswedan.
