Penuhi Panggilan DPRD Soal Monas, Pemprov DKI Irit Bicara

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara. ANTARA

    Sejumlah buruh mengerjakan pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020. Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah meminta revitalisasi kawasan Monas dihentikan sementara waktu hingga Pemprov DKI Jakarta mendapatkan izin dari Kementerian Sekretariat Negara. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta- Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta irit bicara saat memenuhi panggilan DRPD DKI rapat pimpinan gabungan terkait polemik revitalisasi Monas.

    Tampak hadir jajaran DKI seperti Sekretaris Daerah Saefulah; Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang Pertanahan, Heru Hermawanto; Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) Blessmiyanda.

    Sekretaris Daerah DKI Saefullah enggan berkomentar banyak saat ditanya rapat pimpinan tersebut. Dia juga tidak menjawab terkait pernyataan Sekretariat Negara meminta agar revitalisasi Monas dihentikan sementara. "Iya, iya sabar ya," ujar Saefullah di DPRD DKI, Selasa 28 Januari 2020.

    Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan, Heru Hermawanto, juga enggan berkomentar. "Nanti ya," ujarnya.

    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyatakan agenda rapat hari ini untuk meminta penjelasan DKI terkait revitalisasi Monas. "Kami ingin minta penjelasan dari eksekutif, kemarin saya juga sudah sidak ke Monas sekarang sudah beton semua," ujarnya.

    Selain kata Prasetio, DKI dalam hal ini juga tidak meminta persetujuan Komisi Pengarah pembangunan Medan Merdeka ke Kementerian Sekretaris Negara. Sehingga Setneg kemudian memerintahkan untuk menghentikan sementara revitalisasi Monas.

    "Ini kan komisi pengarahnya  Setneg gubernur sebagai sekretaris komisi pengarah jadi ini harus izin," ujar Prasetio Edi Marsudi.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Wuhan Menjangkiti Kapal Pesiar Diamond Princess

    Jumlah orang yang terinfeksi virus korona Wuhan sampai Minggu, 16 Februari 2020 mencapai 71.226 orang. Termasuk di kapal pesiar Diamond Princess.