Sekda DKI Duga Ada Kelalaian dalam Penerapan Keppres 25

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Daerah DKI Saefullah saat memaparkan rencana revitalisasi Monas  di Balai Kota, Jumat 24 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    Sekretaris Daerah DKI Saefullah saat memaparkan rencana revitalisasi Monas di Balai Kota, Jumat 24 Januari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta- Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Saefulah menduga ada kelalaian dalam penerapan Keputusan Presiden 25 tahun 1995 tentang pembangunan kawasan Medan Merdeka, terkait pengajuan izin aktivitas pembangunan di kawasan Medan Merdeka.

    Saefullah menduga aktivitas pembangunan di kawasan Medan Merdeka selama ini terutama di daerah penyangga Medan Merdeka tidak mengajukan persetujuan ke Komisi Pengarah Pembangunan Medan Merdeka.

    "Idealnya kalau mau mengikuti Keppres itu seluruh aktivitas yang ada di situ, daerah penyangga harus mendapatkan persetujuan. Mungkin ada kelalaian di antara semuanya ini, itu nggak pernah dilakukan," ujar Saefulah di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis 30 Januari 2020.

    Saefulah menyebutkan dalam Kepres 25 tahun 1995 kawasan Medan Merdeka melingkupi kawasan penyangga yaitu dari kali anak Ciliwung belakang Istana Merdeka hingga ke Kebon Sirih belakang Balai Kota. Lalu dari barat Abdul Muis hingga ke timur di Istiqlal.

    Saefullah menilai kelalaian saat persetujuan tersebut karena dalam Keppres 25 tidak dijelaskan bahwa persetujuan diajukan secara tertulis atau lisan. "Persetujuannya di situ tidak dituliskan secara lisan atau tulisan," ujarnya.

    Saefullah menyatakan terkait revitalisasi Monas DKI telah bersurat beberapa hari lalu ke Komisi Pengarah Kementerian Sekretariatan Negara untuk meminta persetujuan. "Demi tertib administrasi saya, pak gubernur sudah bersurat," ujarnya.

    Saefullah mengatakan bahwa revitalisasi Monas saat ini merupakan pelaksanaan dari Keppres 25 tahun 1995, yaitu dengan membangun plaza selatan. Dia menyatakan revitalisasi Monas secara prinsip tidak ada melanggar Keppres 25 tahun 1995.

    "Kami sedang melaksanakan Keppres, tidak ada yang secara prinsip dari Keppres lalu yang kami langgar," ujarnya.

    Saat ini revitalisasi Monas telah dihentikan sementara, hingga mendapatkan persetujuan dari komisi pengarah. Saefullah berharap agar komisi segera memproses persetujuan tersebut agar revitalisasi Monas bisa kembali dilanjutkan.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.