Riza Patria Tak Keberatan Fit and ProperTest Calon Wagub DKI

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ahmad Riza Patria merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang ditunjuk sebagai salah satu calon wakil gubernur (cawagub) untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menggantikan Sandiaga Uno. Dok TEMPO

    Ahmad Riza Patria merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang ditunjuk sebagai salah satu calon wakil gubernur (cawagub) untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menggantikan Sandiaga Uno. Dok TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan tak keberatan dengan adanya uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test bagi dirinya sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

    "Terkait adanya ide atau gagasan fit and proper test walaupun DPRD merasa tidak perlu, karena Nurmansjah Lubis sudah dikenal DPRD, begitupun saya. Tapi saya pribadi tidak keberatan," ujar Riza Patria seperti dikutip Antara di Gedung DPRD, Jumat 31 Januari 2020.

    Riza mengatakan mendukung apa pun keputusan yang akan diambil DPRD. "Kalau saya siap, begitu pun sebaliknya," kata dia.

    Sebelumnya, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno mengatakan dua calon wakil gubernur DKI dari Gerindra dan PKS disarankan menjalani uji kelayakan dan kepatutan.

    Jangan sampai membeli kucing dalam karung. Sebab (wagub) tidak dipilih langsung rakyat," kata Adi saat dihubungi, Selasa, 21 Januari 2020.

    Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta juga mendukung adanya uji kelayakan bagi para calon wakil gubernur. PSI menyebut uji publik terhadap dua calon yang diajukan itu diperlukan untuk mengenal Nurmansjah Lubis dan Ahmad Riza Patria.

    Mereka bahkan mengancam tak akan mengikuti proses pemilihan Wagub DKI jika tak ada uji publik. "Ada kemungkinan kami tidak menggunakan hak suara," kata Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad usai mendapat kunjungan calon wakil gubernur DKI Nurmansjah Lubis di kantor Fraksi PSI DPRD DKI, Rabu, 29 Januari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.