Fraksi PAN DPRD DKI Dukung Politikus Gerindra Jadi Wakil Gubernur

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Calon Wakil Gubernur Jakarta yang diajukan oleh Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, bersama anggota DPRD DKI dari fraksi PAN, Syarif, di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin, 3 Februari 2020. Tempo/Adam Prireza

    Calon Wakil Gubernur Jakarta yang diajukan oleh Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, bersama anggota DPRD DKI dari fraksi PAN, Syarif, di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Senin, 3 Februari 2020. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD DKI berharap kader dari Partai Gerindra Ahmad Riza Patria terpilih sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.

    "Dalam hal ini kami sebagai partai pendukung saat Pilkada dulu, semoga Riza Patria terpilih," ujar Ketua Fraksi PAN, Lukman Hakim di DPRD, Senin 3 Februari 2020.

    Namun kata Lukman, untuk keputusan resmi, fraksi PAN akan berdiskusi terlebih dahulu ke DPW partai. Dia menjanjikan keputusan tersebut akan dikeluarkan DPW dalam waktu dekat. "Karena bagaimana pun kita adalah petugas partai, jadi kami diskusi dulu ke DPW," ujarnya.

    Lukman berpesan kepada Riza jika terpilih sebagai wakil gubernur untuk fokus sejumlah persoalan besar di DKI seperti menurunkan angka kemiskinan, permukiman kumuh, banjir dan kemacetan.

    Dalam kesempatan yang sama, Ahmad Riza Patria menyatakan jika terpilih akan melakukan percepatan terutama dalam menuntaskan 23 janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    "Semua yang jadi kebijakan Gubernur Anies apakah program kerja sudah dijanjikan itu kita lakukan percepatan," ujarnya.

    Riza mengatakan sebagai calon wakil gubernur PAW akan ikut menjalankan visi misi serta program kerja yang telah disusun oleh Anies. "Karena saya calon PAW, jadi tidak bisa membawa visi misi tersendiri, tapi ikut dengan yang telah disusun oleh pak Anies dulu,"ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.