Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pimpinan Ormas Ini Lapor Kasus Makar Papua Setelah Nonton Youtube

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih, Adek Erfil Manurung saat memberi kesaksian di hadapan majelis hakim atas laporan polisi yang dibuatnya dalam kasus dugaan makar oleh enam aktivis Papua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 3 Februari 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih, Adek Erfil Manurung saat memberi kesaksian di hadapan majelis hakim atas laporan polisi yang dibuatnya dalam kasus dugaan makar oleh enam aktivis Papua di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 3 Februari 2020. Tempo/M Yusuf Manurung
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pelapor kasus makar saat demonstrasi Papua di Jakarta pada 28 Agustus 2019 lalu terungkap di persidangan yang digelar kemarin. Pelapornya adalah Ketua Umum Markas Besar Laskar Merah Putih Adek Erfil Manurung.

"Saya membuat laporan ke Polda Metro Jaya masih di tanggal 28 Agustus itu juga," ujar Adek saat dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, 3 Februari 2020.

Adek mengatakan, laporan dibuat setelah dirinya diberi tahu oleh seorang teman bahwa ada aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di Istana Merdeka. Kemudian, Adek melihat video aksi tersebut di akun Youtube milik portal media daring Suara.com. Setelah itu, ia mengaku merasa tergugah untuk langsung melapor ke polisi.

"Bagi kami Bintang Kejora adalah tindakan separatisme," ujar Adek Manurung.

Menurut Adek, dia juga melihat para demonstran meminta referendum dalam video tersebut. Selain itu, ada pula permintaan untuk menarik TNI dari Papua. Menurut dia, aksi di depan Istana Merdeka saat itu merupakan gerakan memisahkan Papua dan NKRI.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kita tidak terima hal-hal itu. Karena kita cinta terhadap NKRI," ujar Adek.

Walau begitu, pimpinan ormas yang pernah menggeruduk kantor YLBHI pada September 2017 itu mengaku tidak mengenali satu per satu terdakwa kasus makar Papua dalam video di Suara.com yang dilihatnya. "Hanya kami tidak bisa melihat jelas orang-orangnya," ujar Adek.

Enam terdakwa dalam kasus makar ini adalah Paulus Suryanta Ginting, Charles Kossay, Ambrosius Mulait, Isay Wenda, Anes Tabuni dan Arina Elopere. Mereka didakwa dengan dua pasal alternatif yaitu, Pasal 106 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP soal makar dan Pasal 110 ayat 1 KUHP ihwal permufakatan jahat.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

1 hari lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Tak Mau Tarik Pasukan dari Nduga seusai Pilot Susi Air Dibebaskan

TNI mengklaim situasi keamanan di Nduga bakal berisiko terancam kembali jika personel militer ditarik.


Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

1 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Yonif PDR merupakan satuan yang berfungsi untuk mengamankan objek vital, seperti bandara dan pelabuhan. TEMPO/Subekti
Pengamat Sebut Pembentukan 5 Yonif Baru di Papua Berpotensi Ciptakan Kekerasan dan Praktik Pelanggaran HAM

Pengamat militer menilai pembentukan Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua berpotensi menciptakan kekerasan dan praktik pelanggaran HAM.


Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

1 hari lalu

Prajurit TNI Batalyon Infanteri (Yonif) Penyangga Daerah Rawan (PDR) saat diresmikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus di Silang Monas, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2024. Selain itu, Yonif PDR juga dapat membantu masyarakat dalam hal pertanian, peternakan, dan perikanan. TEMPO/Subekti
Baru Dibentuk, Ini Daftar 5 Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua

Yonif baru ini dibentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan daerah rawan.


Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

1 hari lalu

Petugas berbincang denga warga saat mengevakuasi mereka di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu, 11 Februari 2023. Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Kavaleri Herman Taryaman mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada pengungsi susulan dari Paro menuju Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, sehingga para prajurit TNI-Polri terus mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di Paro. Foto: Istimewa
Pengungsi Nduga Berharap Bisa Pulang setelah Pembebasan Pilot Susi Air

Penarikan pasukan TNI-Polri dari Nduga bisa membuat pemulangan pengungsi berjalan kondusif. Pembebasan Philip bisa jadi momentum pemulangan pengungsi.


TNI Bentuk Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua, Bakal Sasar Wilayah Lain

1 hari lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Bentuk Yonif Penyangga Daerah Rawan di Papua, Bakal Sasar Wilayah Lain

Pembentukan batalyon TNI seperti Yonif Penyangga Daerah Rawan di lima wilayah Papua ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi daerah.


TNI Buka 5 Batalyon di Daerah Rawan Papua untuk Dukung Program Ketahanan Pangan

1 hari lalu

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berfoto bersama prajurit batalyon infanteri penyangga daerah rawan Papua selepas acara peresmian yonif penyangga di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (2/10/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi.
TNI Buka 5 Batalyon di Daerah Rawan Papua untuk Dukung Program Ketahanan Pangan

TNI mendirikan lima batalyon infanteri penyangga daerah rawan di lima daerah Papua untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.


Panglima TNI Resmikan Pembentukan Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan di Lima Wilayah Papua

2 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto saat diwawancarai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 September 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Panglima TNI Resmikan Pembentukan Batalion Infanteri Penyangga Daerah Rawan di Lima Wilayah Papua

Yonif baru iitu dibentuk secara khusus untuk mendukung keamanan dan pembangunan daerah rawan di Papua.


Pesawat Smart Air Tergelincir di Intan Jaya Papua, Polisi Selidiki Penyebabnya

2 hari lalu

Pesawat dari maskapai Smart Air Aviation Cakrawala tergelincir saat mendarat di landasan pacu Distrik Homeyo, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Rabu, 2 Oktober 2024. Dok. Istimewa
Pesawat Smart Air Tergelincir di Intan Jaya Papua, Polisi Selidiki Penyebabnya

Berdasarkan video dari tempat kejadian perkara, sayap bagian kiri pesawat Smart Air itu terlihat menubruk pepohonan.


Edison Gwijangge Harap Anggota DPR Baru Beri Atensi ke Penanganan Konflik Papua

3 hari lalu

Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM dari Komando Daerah Pertahanan III Ndugama-Derakma, Egianus Kogoya sesaat sebelum pembebasan Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens. Foto: TPNPB-OPM
Edison Gwijangge Harap Anggota DPR Baru Beri Atensi ke Penanganan Konflik Papua

Edison berharap anggota DPR yang baru dilantik bisa memberi atensi lebih untuk penanganan konflik di Papua.


Profil John Wempi Wetipo, Mundur sebagai Wamendagri, Maju di Pilkada Papua Tengah

3 hari lalu

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo saat Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dalam rangka Pra-peresmian Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan di Hotel Dynasty Resort Bali, Rabu (26/10/2022).
Profil John Wempi Wetipo, Mundur sebagai Wamendagri, Maju di Pilkada Papua Tengah

Jokowi telah menerbitkan Keppres tentang pemberhentian dengan hormat John Wempi Wetipo.