PA 212 Belum Beritahu Polisi Soal Rencana Demo Korupsi Jiwasraya

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan pers saat rilis kasus pelecehan seksual begal payudara di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Pelaku mengaku perbuatan meremas payudara (populer dengan istilah begal payudara) itu dipicu pikiran kotor akibat sering menonton film porno. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus memberikan keterangan pers saat rilis kasus pelecehan seksual begal payudara di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Pelaku mengaku perbuatan meremas payudara (populer dengan istilah begal payudara) itu dipicu pikiran kotor akibat sering menonton film porno. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Rencana aksi unjuk rasa Persaudaraan Alumni atau PA 212 menuntut penuntasan korupsi Jiwasraya dan Asabri belum ada pemberitahuan ke polisi.

    Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan pihaknya belum menerima surat pemberitahuan demonstrasi oleh PA 212 tersebut. Unjuk rasa yang juga digalang oleh FPI dan GNPF Ulama itu rencananya bakal digelar di gedung DPR RI pada 21 Februari mendatang.

    "Belum ada surat pemberitahuan ke polisi," kata Yusri di kantornya, Kamis, 6 Februari 2020.

    Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin menyebut demonstrasi tersebut bertajuk Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI itu. Mereka bakal mendesak penuntasan kasus korupsi Jiwasraya dan Asabri serta kasus suap yang melibatkan politikus PDIP Harun Masiku dan eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

    "Akan ada 10 ribu massa," ujar Novel mengklaim jumlah massa saat dihubungi Tempo, Selasa, 4 Februari 2020.

    Novel mengatakan pihaknya bakal mendesak dan mengawal aparat hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk segera menuntaskan kasus-kasus tersebut secara berkeadilan, transparan dan akuntabel.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.