Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemprov DKI Kaji Perubahan Jalur LRT Pulogadung-Kebayoran Lama

Ilustrasi LRT. inka.co.id
Ilustrasi LRT. inka.co.id
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah jalur LRT Pulogadung-Kebayoran Lama. Perubahan ini dilakukan atas permintaan Kementerian Perhubungan karena rute itu berimpitan dengan moda raya terpadu (MRT) timur-barat yang akan membentang dari Cikarang (Bekasi)-Balaraja (Tangerang). “Penyesuaian itu sedang kami kaji,” ujar Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota, Rabu, 6 Februari 2020.  

Menurut Syafrin,  jalur LRT yang berimpitan dengan MRT timur-barat itu sepanjang 14 kilometer dari mulai Pulogadung, Jakarta Timur.  Dia memastikan perubahan rute ini tidak akan membatalkan rencana pembangunan LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama. Sebab, kebutuhan angkutan massal saat ini sudah sangat mendesak. 

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta Iskandar Abubakar mengatakan Dinas Perhubungan harus mempertimbangkan potensi penumpang saat mengubah jalur LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama. Pertimbangan ini diperlukan agar masyarakat makin tertarik meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke kereta ringan.

Iskandar mengingatkan agar jalur LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama tidak berimpitan dengan jalur MRT dan kereta rel listrik. “Kalau berpotongan, enggak apa-apa. Nanti bisa dibuatkan stasiun transit,” katanya.

Selain itu, kata Iskandar, pemerintah DKI Jakarta harus memberikan kemudahan pembebasan lahan untuk proyek LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama. “Pembebasan lahan yang bertele-tele membuat proyek enggak jalan-jalan,” ujarnya.

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Dari Rp 197 Miliar Temuan BPK, Tersisa Rp 60 Miliar Dana KJP Plus dan KJMU yang Belum Disalurkan

11 jam lalu

Inspektur DKI Jakarta sekaligus Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat saat ditemui di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 5 Mei 2023. Tempo/ Mutia Yuantisya
Dari Rp 197 Miliar Temuan BPK, Tersisa Rp 60 Miliar Dana KJP Plus dan KJMU yang Belum Disalurkan

Plt Kepala Dinas Pendidikan Syaefuloh Hidayat mengatakan terisisa Rp 60 miliar dana KJP Plus dan KJMU yang belum disalurkan. Jadi temuan BPK.


4 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2022

1 hari lalu

Rapat paripurna penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2023 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 8 November 2022. TEMPO/Lani Diana
4 Temuan BPK dalam Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2022

BPK menemukan 4 temuan dalam laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2022 yang meraih predikat Opini WTP. Ada kelebihan bayar.


Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK, Heru Budi Klaim Sudah Lakukan Enam Tindakan Ini

1 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) sisi selatan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Pemprov DKI Raih Opini WTP dari BPK, Heru Budi Klaim Sudah Lakukan Enam Tindakan Ini

Heru Budi sebut opini WTP dari BPK bukanlah akhir. Ia mengatakan pihaknya juga lakukan enam langkah untuk tingkatkan akuntabilitas keuangan


Heru Budi Anggap Perolehan Opini WTP dari BPK Bukan Tujuan Akhir

2 hari lalu

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 17 Oktober 2022. TEMPO/Abdullah Syamil Iskandar
Heru Budi Anggap Perolehan Opini WTP dari BPK Bukan Tujuan Akhir

Pj Gubernur DKI Heru Budi menganggap perolehan opini WTP dari BPK RI bukanlah tujuan akhir. Ini makna opini WTP baginya.


BPK Temukan 2 Bidang Tanah Fasos Fasum yang Diterima Pemprov DKI Masih Berstatus Sengketa

2 hari lalu

Ilustrasi sengketa tanah. Pixabay/Brenkee
BPK Temukan 2 Bidang Tanah Fasos Fasum yang Diterima Pemprov DKI Masih Berstatus Sengketa

Pemprov DKI wajib memberikan jawaban kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan itu dalam 60 hari.


Raih Opini WTP, Pemprov DKI Tindak Lanjuti 86,29 Persen Temuan BPK Sepanjang 2005-2022

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menandatangani Peraturan Daerah tentang APBD DKI 2023 yang disepakati senilai Rp 83,78 triliun di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Selasa, 29 November 2022. TEMPO/Lani Diana
Raih Opini WTP, Pemprov DKI Tindak Lanjuti 86,29 Persen Temuan BPK Sepanjang 2005-2022

BPK meminta Pemprov DKI untuk menuntaskan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Untuk keenam kalinya Pemprov DKI raih opini WTP.


Tak Hanya di Pluit, Politikus PDIP: Banyak Bangunan di Jakarta Tutup Saluran Air dan Makan Jalan

2 hari lalu

Petugas membongkar ruko di Jalan Niaga, Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Tak Hanya di Pluit, Politikus PDIP: Banyak Bangunan di Jakarta Tutup Saluran Air dan Makan Jalan

Anggota DPRD DKI meminta Pemprov DKI untuk membongkar bangunan di tempat lain yang menutup saluran air dan makan jalan. Tak hanya di Pluit.


Ketua RT yang Bongkar Isu Ruko Serobot Bahu Jalan Belum Alami Intimidasi

3 hari lalu

Spanduk protes pemilik ruko yang serobot bahu jalan terhadap Ketua RT di Jalan Niaga Pluit, Jakarta Utara, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ketua RT yang Bongkar Isu Ruko Serobot Bahu Jalan Belum Alami Intimidasi

Ketua RT yang membongkar isu ruko serobot bahu jalan dan saluran air di Pluit mengaku belum mengalami intimidasi. Namun, dia ogah angkat telepon.


Catat! Ini Rute Stasiun LRT Jakarta dan Tarif Tiketnya

6 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kedua kiri) bersama Menteri Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-ryong (kedua kanan), Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto (kanan) dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin (kiri) tiba di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Stasiun Velodrome di Jakarta, Jumat 17 Maret 2023. Kunjungan Menteri Won Hee-ryong tersebut untuk mengikuti lelang konstruksi proyek lanjutan LRT fase 1B dengan rute Velodrome-Manggarai dengan panjang lintasan 6,3 kilometer yang akan dimulai pada pertengahan tahun ini. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Catat! Ini Rute Stasiun LRT Jakarta dan Tarif Tiketnya

Operasi LRT Jakarta secara komersial, akan dilakukan pada Agustus 2023. Siapkan diri Anda untuk menikmati layanan gratis dari LRT Jakarta.


Heru Budi Ingatkan Jajarannya Perhatikan Target dan Indikator dalam Dokumen Perjanjian Kinerja

7 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) sisi selatan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Ingatkan Jajarannya Perhatikan Target dan Indikator dalam Dokumen Perjanjian Kinerja

Pj Gubernur DKI Heru Budi mengingatkan jajarannya memperhatikan pencapaian target dan indikator yang tercantum dalam sebuah dokumen. Apa dokumen itu?