Anggota Komisi Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mempertanyakan kajian LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama yang disampaikan Dinas Perhubungan saat meminta Dewan menyetujui anggaran proyek itu. Sebab, belakangan terungkap bahwa rel kereta ringan itu berimpitan dengan rel MRT timur-barat.
Sebelumnya, pemerintah DKI dan Dewan menyepakati anggaran untuk membangun LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama sebesar Rp 154,3 miliar. Alokasi dana itu masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.
Menurut Gilbert, perencanaan pembangunan LRT rute Pulogadung-Kebayoran Lama yang tak cermat itu mengakibatkan proyek tersebut tak bisa dikerjakan pada tahun ini. Sebab, Dinas harus mengubah jalur kereta ringan itu sesuai dengan permintaan Kementerian Perhubungan. “Kalau proyek itu molor, masyarakat juga yang akan dirugikan,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kementerian Perhubungan, Danto Restyawan, meminta pemerintah DKI menyesuaikan trase kereta ringan Pulogadung-Kebayoran Lama dengan trase MRT timur-barat. “Kami minta Pemprov DKI menyinkronkan trase LRT dengan pembangunan MRT utara-selatan dan MRT timur-barat,” ujarnya, Selasa lalu.
Pemerintah DKI berencana membangun LRT Pulogadung-Kebayoran Lama. Pembangunan jalur kereta ringan sepanjang 19,8 kilometer itu diperkirakan menelan anggaran sebesar Rp 15 triliun. Sumber pendanaan untuk mengerjakan proyek itu berasal dari APBD Jakarta sebesar Rp 12 triliun serta kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) senilai Rp 3 triliun. Pemerintah DKI bermitra dengan PT Pembangunan Jaya untuk membangun jalur kereta ringan itu.
