Revitalisasi Monas Dilanjutkan, Walhi Jakarta Kritik Pemerintah Pusat

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aktivis WALHI melakukan aksi di depan Kantor Balaikota Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020. Aksi ini merupakan bentuk protes kepada Pemprov DKI Jakarta perihal proyek revitalisasi kawasan Monas yang telah mengorbankan ratusan pohon. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Aktivis WALHI melakukan aksi di depan Kantor Balaikota Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020. Aksi ini merupakan bentuk protes kepada Pemprov DKI Jakarta perihal proyek revitalisasi kawasan Monas yang telah mengorbankan ratusan pohon. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Jakarta mengkritik pemerintah pusat yang menyetujui proyek revitalisasi Monas, Jakarta Pusat. Direktur Eksekutif Walhi Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menuturkan pemerintah pusat tak memiliki etika lingkungan sama seperti pemerintah DKI Jakarta.

    "Pemerintah pusat sama halnya menganggap enteng urusan lingkungan dengan menganggap makhluk hidup (termasuk pohon) tidak memiliki nilai berharga bagi dirinya sendiri, terlepas apakah dia bernilai atau tidak bagi kehidupan (pandangan) manusia," kata Tubagus saat dihubungi, Senin, 10 Februari 2020.

    Etika lingkungan yang dimaksud Tubagus adalah sebuah pandangan bagaimana perilaku manusia terhadap lingkungan dan sebaliknya. Dia menilai pemerintah pusat seharusnya membatalkan revitalisasi Monas, bukan justru meloloskannya.

    Sebab, dia berpendapat, masih ada kebutuhan warga lain yang mendesak ketimbang revitalisasi Monas. Kebutuhan itu salah satunya ruang terbuka hijau atau RTH. Hingga kini, dia berujar, Jakarta kekurangan ruang terbuka hijau alias di bawah target 30 persen.

    Selain itu, persoalan banjir masih menghantui warga. Belum lagi, Tubagus melanjutkan, polusi udara di Ibu Kota tergolong tinggi. Ini membuktikan, Jakarta perlu RTH dan pohon.

    "Alasan menambah pohon di lokasi lain meskipun lebih banyak, itu memang sudah kewajiban pemerintah. Bukan mengurangi yang ada, apalagi membeton sehingga mengurangi resapan air," jelas dia.

    Sebelumnya, proyek revitalisasi Monas dihentikan sejak 28 Januari 2020. Alasannya, pemerintah pusat, dalam hal ini Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka, belum menyetujui proyek. Pemerintah DKI harus menyerahkan detail desain terlebih dulu yang kemudian didiskusikan oleh anggota Komisi Pengarah.

    Belakangan Kementerian Sekretariat Negara mengeluarkan rekomendasi untuk proyek tersebut. Surat rekomendasi diterima pemerintah DKI pada Jumat, 7 Februari 2020. Proyek pun dilanjutkan malam itu juga. Pantuan Tempo pada Senin pagi, 10 Februari 2020 para pekerja proyek sudah memulai aktivitas pembangunan revitalisasi Monas. Sejumlah kendaraan dan alat berat pun juga beroperasi.

    TAUFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.