TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mendesak polisi mengungkap dan memidanakan para pengguna jasa pekerja seks komersial atau PSK di Apartemen Gading Nias, Kelapa Gading Jakarta Utara. Apalagi, kata dia, jika menggunakan PSK yang masih tergolong anak di bawah umur.
"Kalau melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, maka konsumen tersebut bisa dijerat dengan pidana minimal 5 tahun," ujar Arist di Polres Metro Jakarta Utara pada Senin, 10 Februari 2020.
Menurut Arist, memidanakan pria hidung belang itu merupakan salah satu cara memutuskan rantai perbudakan seks. Termasuk, juga bagi penyedia tempat dan seluruh pihak yang memfasilitasi bisnis ini. Arist meminta polisi tidak berhenti menyelidiki kasus ini di level muncikari.
"Semua harus dimintai pertanggungjawaban pidananya juga," kata dia.
Polisi menggerebek tempat penampungan PSK di Apartemen Gading Nias di Tower Chrysant unit 20JB dan 21HC, Jakarta Utara pada Rabu, 6 Februari 2020. Polisi menemukan 9 PSK usia anak-anak dan 4 orang lain usia dewasa serta 5 orang tersangka.
Dua muncikari yang ditangkap polisi adalah pasangan suami istri berinisial MC, 35 tahun dan SR alias SH (33). Sedangkan tiga orang pengawas adalah RT alias OZ (30), SP (36) dan ND alias BN (26). Para PSK anak-anak yang ditemukan polisi berumur antara 14, 15 sampai 16 tahun. Rata-rata berasal dari Indramayu, Jawa Barat.
Kapolres Metro Jakarta Utara Komisaris Besar Budhi Herdi Susianto menjelaskan, para PSK dijual dengan sistem voucher. Satu voucher dibanderol dengan harga Rp 380 ribu. Rinciannya, Rp 200 ribu untuk penyedia tempat, Rp 75 ribu untuk muncikari dan 105 ribu untuk PSK. Menurut Budhi, mereka bekerja dibawah naungan agensi Agatha.
Menurut Budhi, muncikari mewajibkan para PSK-nya untuk menghabiskan 50 voucher atau 50 kali melayani pelanggan selama sebulan. Jika target tersebut tidak terpenuhi, para PSK akan dikenakan sanksi.
"Si pekerja ini akan didenda Rp 1 juta, oleh karena itu mereka akan berusaha memaksa dan menekan para wanita ini untuk memenuhi target penjualan," kata Budhi.
Terhadap para pelaku, polisi menjeratnya dengan Pasal 76F juncto Pasal 83 juncto Pasal 76I juncto Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selanjutnya Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
