Tawuran di Bogor, PSI: Penanggulangannya Hanya Pencitraan

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi tawuran/perkelahian penganiayaan. Shutterstock

    Ilustrasi tawuran/perkelahian penganiayaan. Shutterstock

    TEMPO.CO, Bogor -Ketua DPD PSI Sugeng Teguh Santoso angkat bicara terkait pengeroyokan yang menyebabkan satu remaja tewas pada Minggu, 9 Februari 2020 lalu. Menurut Sugeng Wali Kota Bogor, Bima Arya, enggan mengurus perihal tawuran di Kota Bogor yang kembali memakan korban jiwa.

    Sugeng mengatakan upaya pemkot Bogor dalam menanggulangi tawuran, hanya pencitraan semata. "Apa rencana kerja dan tindaknya, mengatasi problema tawuran pelajar bersenjata itu," ucap Sugeng di Bogor, Selasa 11 Februari 2020.

    Menurut dia hasil Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bogor beberapa waktu lalu menunjukkan proses pencitraan politik Wali Kota, karena hanya melakukan inspeksi mendadak di sekolah, pada kelompok pelajar, dan foto-foto. "Mereka tidak mempersiapkan kinerja ke depannya dengan memperhatikan faktor penyebab atau akar masalah," ucap Sugeng.

    Selain permasalahan tawuran, Sugeng menyebut Pemkot Bogor juga perlu memperhatikan ketiadaan kejelasan masa depan siswa. Menurutnya pendidikan di sekolah harus diarahkan pada pendidikan kewirausahaan dan keahlian teknis, serta pembukaan lapangan kerja yang cukup berbanding dengan angka kelulusan sekolah. "Pendidikan budi pekerti dan pengajaran agama juga penting, membantu mengatasi sikap arogan dan kriminal," kata dia.

    Menurutnya juga kepolisian harus melakukan operasi penetrasi atau intelijen, mengatasi adanya sinyalemen atau adanya senior siswa yang memprovokasi, menyediakanan senjata, bahkan mungkin narkoba, sehingga anak pelaku tawuran patuh. "Tangkap dan proses hukum provokator atau senior seperti itu," ucap Sugeng.

    Tempo coba menghubungi Wali Kota Bogor, Bima Arya, perihal hal ini. Namun hingga berita ini diturunkan Bima tidak membalas pesan yang disampaikan Tempo. Informasi yang diperoleh Tempo, Wali Kota Bogor Bima Arya yang merupakan Wakil Ketua Umum PAN itu sedang mengikuti Kongres ke V partainya di Kendari.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.