Revitalisasi Monas, Pedagang Kuliner Belum Tahu Akan Dipindah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengunjungi kawasan Lenggang Jakarta Monas, Jakarta, 16 Maret 2016. Pihak Pemprov DKI Jakarta nantinya akan memberikan subsidi untuk keamanan, kebersihan, dan listrik setelah mengambil alih pusat kuliner tersebut. TEMPO/Subekti

    Warga mengunjungi kawasan Lenggang Jakarta Monas, Jakarta, 16 Maret 2016. Pihak Pemprov DKI Jakarta nantinya akan memberikan subsidi untuk keamanan, kebersihan, dan listrik setelah mengambil alih pusat kuliner tersebut. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Pedagang kuliner dan oleh-oleh Lenggang Jakarta di kawasan IRTI Monas belum mengetahui rencana relokasi tempat dagang mereka bersamaan dengan proyek revitalisasi Monas.

    "Belum tahu saya soal-soal itu," ujar salah satu pedagang, Sairin saat ditemui di lokasi dagangnya Rabu, 12 Februari 2020.

    Sairin juga mengatakan belum ada pemberitahuan dari pengelola atau pihak Monas soal rencana pemindahan kawasan Lenggang Jakarta itu. Dia mengaku akan ikut dengan keputusan nantinya terkait relokasi.

    Sairin hanya meminta jika ada pemindahan lokasi harus jelas. "Ini kan bukan tempat kami jadi kan kami tidak bisa menolak jika dipindahkan," ujarnya.

    Hal yang sama juga disampaikan oleh pedagang lainnya, Sunoto, bahwa dia belum mendapatkan informasi terkait rencana pemindahan Lenggang Jakarta. "Belum ada yang kasih tahu," ujarnya.

    Terkait pemindahan Sunoto menyatakan akan menunggu arahan dari bosnya. "Saya cuma anak buah, kalau soal-soal itu urusan bos. Saya ikut gimananya bos," ujarnya.

    Saat ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Usaha Kecil Menengah (DPPUKM) DKI masih mengkaji rencana relokasi kawasan Lenggang Jakarta ke dekat Stasiun Gambir.

    "Belum final karena di ujung sana itu terlalu jauh dan kecil kapasitasnya dan menata ini kan butuh ruang," kata Plt Kepala Dinas DPPUKM DKI Jakarta Elizabeth Ratu Rante Allo di Jakarta, Minggu 9 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.