Pemilihan Wagub DKI Molor, Pengamat: Deal-Dealnya Belum Clear

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik (kiri) bersama Waketum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers tentang nama calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta di Kantor Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. DKI Jakarta sudah setahun lebih tidak memiliki wagub sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri karena ikut Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik (kiri) bersama Waketum DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan pers tentang nama calon Wakil Gubernur (cawagub) DKI Jakarta di Kantor Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. DKI Jakarta sudah setahun lebih tidak memiliki wagub sejak Sandiaga Uno mengundurkan diri karena ikut Pilpres 2019. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Ujang Komarudin menyebut pemilihan wagub DKI molor karena masih ada tarik ulur antara dua partai pengusung dengan partai lain. Hingga saat ini, dua nama calon wakil gubernur Jakarta belum diproses oleh DPRD DKI.

    "Saya melihat arahnya ke sana, deal-dealnya belum clear," ujar Ujang saat dihubungi, Kamis 13 Februari 2020.

    Hal tersebut kata Ujang terlihat dari tiga kali agenda rapat pimpinan gabungan DPRD DKI batal dengan hanya dengan alasan yang sama yaitu ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi sedang sakit.

    Rapat pimpinan gabungan itu sudah diagendakan pada Selasa dan Rabu pekan lalu namun batal. DPRD kemudian menjadwalkan ulang pada Selasa kemarin dan kembali dibatalkan.

    Menurut Ujang lobi yang belum mencapai kesepakatan tersebut yang kemudian menganjal proses pemilihan wakil gubernur DKI sehingga belum diproses.

    Ujang menilai bahwa pemilihan wagub DKI ini cukup dinamis karena melihat tren kepemimpinan di provinsi DKI beberapa tahun terakhir. Wagub DKI selalu menjadi gubernur berikutnya, seperti Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menggantikan Jokowi, kemudian Djarot Saefullah yang kemudian menjadi Plt gubernur DKI.

    "Kursi DKI sangat strategis, kita lihat wakil di beberapa periode terakhir selalu menjadi gubenur, dan kursi gubernur menjadi estafet untuk politik nasiona,"ujarnya.

    Ada pun dua cawagub DKI diusung oleh dua partai berbeda, dari Partai Gerindra mengajukan kadernya Ahmad Riza Patria, dan dari PKS Numansjah Lubis. Dua nama tersebut menggantikan calon sebelumnya yang mandek dalam proses pemilihan wagub DKI  yaitu dua kader PKS, Akhmad Syaiku dan Agung Yulianto.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.