Alasan MRT Jakarta Siapkan Kartu Jelajah Sinergikan Transportasi

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penumpang menunggu keberangkatan kereta MRT Jakarta di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Ahad 24 Maret 2019. Warga berbondong-bondong menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase 1 dengan rute Bundaran HI - Lebak Bulus setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Penumpang menunggu keberangkatan kereta MRT Jakarta di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Ahad 24 Maret 2019. Warga berbondong-bondong menjajal Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase 1 dengan rute Bundaran HI - Lebak Bulus setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - PT MRT Jakarta menyiapkan pembayaran terintegrasi antar transportasi umum dengan medium kartu uang elektronik untuk wilayah DKI Jakarta.

    "Nanti kartu jelajah jadinya akan bisa dipakai di KCI, begitupun kartu KCI bisa dipakai di MRT. Juga kartu jelajah bisa dipakai di TransJakarta sama LRT," kata Direktur Utama MRT Jakarta William Sabandar kepada ANTARA, Kamis, 13 Februari 2020.

    Meski demikian rencana itu masih dalam pengembangan karena banyak yang harus disesuaikan untuk mewujudkan implementasi program tersebut. "Karena untuk kartu banyak instrumennya yang harus disesuaikan. Misalnya 'gate tapping'-nya harus kami sesuaikan," kata William.

    Saat ini koordinasi masih dilakukan antara pihak MRT Jakarta dan KCI dengan target pengimplementasian Januari 2022.

    "Jadi memang MRT sudah mendapat perizinan dari Bank Indonesia sebagai card issuer. Jadi dari kartu kita (MRT) dan pihak KCI melakukan upaya untuk integrasi juga," kata William.

    Selain integrasi pembayaran menggunakan satu kartu untuk berbagai layanan, MRT Jakarta juga dalam tahap penyempurnaan pembayaran menggunakan sistem tanpa kartu atau QR Code.

    Untuk MRT Jakarta, William optimistis dapat merilis pembayaran tarif MRT menggunakan QR Code pada 2020.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.