Negatif Corona, Pemulangan 12 WNI di Natuna Disambut Sekda DKI

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) asal Wuhan, Hubei, China beraktivitas di depan Hanggar Pangkalan Udara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa 4 Februari 2020. Menurut data Kementerian Kesehatan bahwa 238 orang WNI yang menjalani proses observasi sebagai antisipasi tertular virus Corona bahwa kesehatannya dalam keadaan baik dan sehat, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan gejala infeksi seperti demam, batuk dan pilek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) asal Wuhan, Hubei, China beraktivitas di depan Hanggar Pangkalan Udara Raden Sadjad, Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Selasa 4 Februari 2020. Menurut data Kementerian Kesehatan bahwa 238 orang WNI yang menjalani proses observasi sebagai antisipasi tertular virus Corona bahwa kesehatannya dalam keadaan baik dan sehat, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan gejala infeksi seperti demam, batuk dan pilek. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Jakarta Saefullah menyambut gembira pemulangan 12 warga DKI dari observasi virus Corona atau COVID-19 di Natuna.

    Pemulangan WNI di Natuna itu sudah terkoordinasi dengan Pemprov DKI dan akan terus dimonitor.

    "Besok (pemulangan). Persiapan baik-baik saja, sudah koordinasi semuanya. Kami sambut gembira warga kami sudah lepas dari ancaman virus Corona," kata Saefullah di Balai Kota Jakarta, Jumat 14 Februari 2020.

    Menurut Sekda DKI, pemulangan tersebut jangan dijadikan masalah karena para warga yang diobservasi tersebut, tidak terbukti positif terjangkit virus Corona.

    "Itu kan orang sudah sembuh (negatif), mau aktivitas kembali, kan tidak ada masalah. Warga Jakarta cerdas, jadi ini ajang edukasi juga, saya kira tidak seharusnya jadi terlalu khawatir," kata Saefullah.

    Kendati demikian, Saefullah mengatakan pihaknya tidak akan melepaskan pengawasan pada 12 warga Jakarta yang telah diobservasi. "Nanti untuk pendampingan kita monitor kalo ada 12 orang kita tugaskan satu orang satu petugas agar semua termonitoring," kata Saefullah.

    Dari 238 WNI yang diobservasi di Lanud Raden Sadjad, Natuna, ada 12 warga Jakarta di dalamnya. Semuanya akan selesai menjalani observasi pada Sabtu 15 Februari besok.

    Para WNI itu dievakuasi dari Wuhan, China, yang menjadi pusat virus Corona pada Minggu, 2 Februari 2020. Mereka harus menjalani observasi selama 14 hari sesuai dengan aturan dari protokol World Health Organization (WHO).

    Selasa lalu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut teknis pemulangan 238 WNI ke daerah masing-masing masih dikoordinasikan.

    "Jadi Sabtu ini kalau tanggal 15 itu berarti selesai ya. Tapi kita masih rapat koordinasi kan untuk bagaimana teknik pemulangannya dan sebagainya itu kan perlu dikoordinasi pakai pesawat apa, ke mana mereka punya alamat sendiri-sendiri," kata Terawan di Grand Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 11 Februari. 

    Berikut data lengkap provinsi asal 238 WNI yang dievakuasi dari Wuhan karena wabah virus corona atau COVID-19:
    1. Aceh 12 orang
    2. Bali 2 orang
    3. Banten 6 orang
    4. Bengkulu 2 orang
    5. DI Yogyakarta 2 orang
    6. DKI Jakarta 12 orang
    7. Gorontalo 1 orang
    8. Jambi 5 orang
    9. Jawa Barat 13 orang
    10. Jawa Tengah 9 orang
    11. Jawa Timur 68 orang
    12. Kalimantan Barat 4 orang
    13. Kalimantan Selatan 7 orang
    14. Kalimantan Tengah 4 orang
    15. Kalimantan Timur 14 orang
    16. Kalimantan Utara 21 orang
    17. Kepulauan Riau 2 orang
    18. Lampung 1 orang
    19. NTB 3 orang
    20. Papua 6 orang
    21. Papua Barat 8 orang
    22. Riau 6 orang
    23. Sulawesi Barat 2 orang
    24. Sulawesi Selatan 17 orang
    25. Sulawesi Tengah 2 orang
    26. Sulawesi Tenggara 4 orang
    27. Sumatera Barat 1 orang
    28. Sumatera Selatan 1 orang
    29. Sumatera Utara 2 orang.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.