Batu Alam Monas Bakal Dibongkar dan Ditutup Aspal untuk Formula E

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gambar udara sekitar kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat 14 Desember 2018. Revitalisasi Monas itu diperkirakan menelan biaya mencapai Rp 150 miliar.TEMPO/Subekti.

    Gambar udara sekitar kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat 14 Desember 2018. Revitalisasi Monas itu diperkirakan menelan biaya mencapai Rp 150 miliar.TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - PT Jakarta Propertindo atau Jakpro akan membongkar batu alam atau cobblestone di Monas untuk membuat lintasan sirkuit balap Formula E sesuai standar FIA. Rencananya lantai Monas akan diganti dengan aspal.

    Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Wahyu Daryoto mengatakan pembongkaran batu alam itu tidak akan menghilangkan serapan air. Menurut Dwi, bagian bawah cobblestone adalah semen sehingga tidak meresap air. "Karena di bawah cobblestone itu bukan tanah," kata dia di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Februari 2020.

    Dwi mengatakan ada dua opsi untuk cobblestone Monas. Pertama, membongkar cobblestone kemudian melapisinya dengan aspal.

    Pilihan kedua, kata Dwi, adalah melapisi cobblestone dengan aspal. Pilihan ini membuat batu alam yang selama ini menjadi lantai Monas tidak perlu dibongkar.

    Menurut dia, aspal yang akan digunakan sesuai dengan standar dari Federation Internationale de l'Automobile (FIA) atau Federasi Otomotif Internasional yang menaungi ajang balap Formula E yaitu Grade 3.

    "Kalau saya pribadi, berharap aspal itu dipermanenkan saja, jangan dikelupas lagi," ujar Dirut Jakpro itu.

    Menurut Dwi, estimasi pengerjaan pengaspalan antara dua sampai tiga bulan. Aspal akan digunakan di titik yang diperuntukkan untuk jalur trek, tribun, pit dan paddock.

    Ajang balapan mobil listrik itu akan berlangsung pada 6 Juni mendatang. Sirkuit Formula E di Monas dicanangkan memiliki panjang 2,588 kilometer. Balapan akan berputar searah jarum jam dam memiliki 12 tikungan, yaitu, delapan tikungan ke kanan dan 4 tikungan ke kiri.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.