Virus Corona: Anies Baswedan Awasi Warga DKI Dari Natuna

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas medis menyemprotkan cairan disinfektan pada Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China setibanya di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu, 2 Februari 2020. Sebanyak 238 orang WNI dari Wuhan, tersebut selanjutnya dipindahkan ke Natuna untuk menjalani observasi selama kurang lebih dua minggu guna memastikan kesehatannya dan terbebas dari virus corona. ANTARA

    Petugas medis menyemprotkan cairan disinfektan pada Warga Negara Indonesia (WNI) dari Wuhan, China setibanya di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau, Minggu, 2 Februari 2020. Sebanyak 238 orang WNI dari Wuhan, tersebut selanjutnya dipindahkan ke Natuna untuk menjalani observasi selama kurang lebih dua minggu guna memastikan kesehatannya dan terbebas dari virus corona. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan akan mengawasi kepulangan warga Jakarta usai menjalani observasi sebaran virus Corona di Natuna. Menurut rencana akan ada 12 warga Jakarta yang pulang usai menjalani masa karantina. 

    "Kami akan monitoring bagi mereka yang pulang kembali," ujar Anies saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat 14 Februari 2020.

    Anies mengatakan kedatangan warga akan disambut dengan baik. Namun dia tetap mengimbau warga jika ada kekhawatiran terkait virus Corona agar segera melaporkan. "Nanti kami akan komunikasikan bahwa mereka betul-betul aman," kata gubernur DKI Jakarta.

    Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, menyebutkan 12 warga DKI dari Natuna akan dipantau oleh 12 petugas. "Nanti untuk pendampingan kami monitor. Kalau ada 12 orang kami tugaskan satu orang satu petugas agar semua ter-monitoring," kata Saefullah.

    Dari 238 WNI yang diobservasi di Lanud Raden Sadjad, Natuna, tercatat ada 12 warga Jakarta. Observasi terhadap virus Corona kepada warga yang pulang dari Cina akan selesai Sabtu, 15 Februari 2020 dan akan dipulangkan ke daerah masing-masing.

    TAUFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.