Surat Formula E Anies Baswedan Salah Ketik, Sekda Segera Revisi

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2020. TEMPO/Putri.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2020. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta bakal merevisi surat balasan Gubernur Anies Baswedan kepada Kementerian Sekretariat Negara terkait rekomendasi Formula E di Monas yang disebut salah ketik.

    "Nanti kami susulin perbaikannya saja," ujar Sekretaris Daerah atau Sekda DKI Saefullah di Balai Kota Jakarta Pusat, Jumat 14 Februari 2020.

    Saefullah mengatakan, dalam surat tersebut juga akan dicantumkan penjelasan terkait salah ketik yang dilakukan oleh Pemerintah DKI. Dalam surat kepada Kemensetneg benomor 61/-1/857.23, Anies Baswesan mencantumkan telah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB).

    Seharusnya, kata Saefullah, rekomendasi Formula E di Monas tersebut bukan dari TACB, melainkan dari Tim Sidang Pemugaran. "Ada kesalahan ketik, itu kemarin tertuliS TACB," ujarnya.

    Saefullah menambahkan dalam surat tersebut DKI juga akan menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Sekretariat Negara atas kesalahan ketik dalam surat itu.

    Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi sempat berencana memanggil Anies Baswedan terkait dugaan pemalsuan surat rekomendasi Formula E di Monas. Dugaan itu muncul karena Tim Ahli Cagar Budaya DKI menyatakan tak pernah merekomendasikan DKI untuk pergelaran Formula E di Monas. “Kami melihat ada manipulasi, seakan-akan Ketua Tim Cagar Budaya mengiyakan,” ujar Prasetyo di Sekretariat Negara. "Saya sebagai pimpinan daerah DPRD, saya kecewa dan ini adalah pembohongan publik." 

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.