Jakpro Dukung Lantai Monas Dilapis Aspal Jelang Formula E

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. ANTARA

    Suasana pembangunan Plaza Selatan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta -- Direktur Utama PT Jakarta Propertindo, Dwi Wahyu Daryoto, berharap lantai area Monumen Nasional, yang akan menjadi trek balapan Formula E, diganti dengan aspal. Selama ini, lantai di sekitar area Tugu Monas itu dilapisi cobblestone atau batu alam.

    "Kalau saya pribadi, berharap aspal itu dipermanenkan saja, jangan dikelupas lagi," ujar Dwi di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Februari 2020.

    Dwi, yang juga menjabat sebagai chairman Organising Committee Jakarta E-Prix, menyampaikan dua alasan mengapa dia mendukung lantai Monas dibongkar dan diaspal permanen.

    Pertama, dia menyetujui pernyataan seorang wartawan yang mengaku merasakan sakit bila menaiki delman di Monas yang berlantai cobblestone.

    "Naik delman melalui cobblestone saja sakit," kata dia.

    Alasan kedua, ujar Dwi, berkaitan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Menurut dia, permukaan aspal bakal lebih halus dari cobblestone. "Saudara kita yang disabilitas bisa lewat dengan nyaman," kata Dwi.

    Perbuatan lintasan Formula E akan berdampak pada nasib cobblestone di sana. Jakpro memiliki dua opsi yakni membongkar batu alam itu dan kemudian melapisinya dengan aspal. Kedua, langsung melapisi dengan aspal tanpa harus membongkar cobblestone.

    Ajang Formula E di Monas rencananya diselenggarakan pada 6 Juni 2020. Lintasan sepanjang 2,6 kilometer itu akan menggunakan jalan Merdeka Selatan hingga area sekitar Tugu Monas yang berlantai cobblestone. Proyek pengerjaan aspal diperkirakan selesai 2-3 bulan.

    M YUSUF MANURUNG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.