GPMI Urung Deklarasi Anies Baswedan Pilpres 2024 Sekarang, tapi..

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan penandatanganan perjanjian kerja dan rancangan kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah tahun 2020 di Balai Kota DKI, 6 Februari 2020. Tempo/Imam Hamdi

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan penandatanganan perjanjian kerja dan rancangan kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah tahun 2020 di Balai Kota DKI, 6 Februari 2020. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak undangan dari acara sebuah organisasi masyarakat untuk mendeklarasikan dirinya maju menjadi calon presiden 2024

    Acara tersebut diprakarsai Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI) dalam acara "Anies For President 2024."

    "Pak Anies belum mau, karena urus Jakarta Raya," ujar Ketua GPMI DKI Jakarta Raya Syarief Hidayatulloh di Jakarta, Minggu, 16 Februari 2020.

    Padahal, acara yang digelar secara resmi pada saat itu adalah pelantikan dan peresmian sekretariat Brigade GPMI yang terletak di Jalan Inspeksi Kali Mookevat, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.

    Namun saat meresmikan bangunan sekretariat GPMI, Syarief menyebut bangunan tersebut ditujukan untuk mengantar Anies menjadi presiden.


    Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia DKI Jakarta batal menggelar deklarasi Anies Baswedan for Presiden 2024, di Jalan Inspeksi Kali Mookevart, Semanan, Jakarta Barat, Minggu, 16 Februari 2020.TEMPO/Imam Hamdi

    "Kita mengantarkan tempat berzikir ini, untuk mengantarkan Anies menjadi presiden," ujar dia.

    Sementara itu, Syarief mengatakan perkumpulan kali ini sebagai persiapan membangun dukungan massa untuk Anies, yang disebutnya sebagai daulat rakyat.

    Pada sambutannya, ia mengaku tidak akan menggelar deklarasi menjadikan Anies sebagai presiden.

    Syarief juga sempat menyinggung soal undang-undang. Tanpa menyebutkan rinci undang-undangnya, ia menganggap deklarasi sebelum pemilu dapat menyeret Anies ke dalam isu pemecatan.

    "Jadi enggak boleh ada deklarasi pejabat, enggak boleh saya tahu, ini bisa dicopot Pak Anies nanti karena ada undang-undangnya," ujar Syarief.

    Namun nantinya, dukungan GPMI secara resmi untuk deklarasi dukungan Anies Baswedan menjadi calon presiden 2024 akan digelar di lokasi berbeda.

    ANTARA

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.