Sebab Polisi Tunda Penanganan Kasus Kawin Kontrak di Puncak

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para tersangka dan korban yang dihadirkan saat konferensi pers pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tujuan eksploitasi seksual di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020. Para pelanggan mereka merupakan warga negara asing yang didominasi oleh warga Arab Saudi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Para tersangka dan korban yang dihadirkan saat konferensi pers pengungkapan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan tujuan eksploitasi seksual di Bareskrim Polri, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2020. Para pelanggan mereka merupakan warga negara asing yang didominasi oleh warga Arab Saudi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Bogor -Kapolres Bogor, AKBP Muhammad Joni mengatakan pengembangan kasus kawin kontrak di Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat,  tertunda karena sejumlah bencana di wilayah tersebut. Adapun kasus kawin kontrak sempat heboh di penghujung 2019.

    "Kami disibukkan oleh penanganan bencana pada satu bulan terakhir, sehingga belum fokus melakukan pengembangan perkara kawin kontrak yang kami ungkap pada akhir Desember 2019," katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Senin, 17 Februari 2020.

    Menurut dia, selama satu bulan itu polisi fokus melakukan operasi kemanusiaan, yaitu mengevakuasi korban, memberikan kebutuhan sehari-hari, termasuk juga melakukan upaya pembukaan jalan.

    Meskipun demikian, kata dia, Polres Bogor siap mendukung keinginan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dalam menghilangkan kesan buruk kawin kontrak dari objek wisata Puncak Cisarua.

    "Pada prinsipnya Polres siap mendukung penertiban tersebut. Sampai sekarang, kepolisian tetap melakukan upaya penyelidikan apakah masih ada kegiatan prostitusi berlabel kawin kontrak atau tamasya halal," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.