Jamu Kapolda Metro Baru, Anies Bahas Pencegahan Konflik Sosial

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Januari 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Nana Sudjana di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Januari 2020. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membahas sejumlah permasalahan Jakarta saat menjamu Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya yang baru Irjen Nana Sudjana di Balai Kota.

    "Kita menyambut baik sekaligus membicarakan hal-hal yang jadi kolaborasi untuk  ke depan. Tadi disampaikan beberapa agenda penting yang harus dikerjakan di Jakarta," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2020.

    Anies menyebutkan pembicaraan mencakupi keamanan Jakarta hingga konflik-konflik sosial. Dalam kesempatan tersebut, kata dia, fokus dalam mendeteksi adanya potensi-potensi konflik untuk segara dilakukan pencegahan.

    "Fokus pada pendeteksian awal sebelum muncul menjadi konflik, kan ada prosesnya, bibit-bibitnya muncul dideteksi sejak awal," ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama Nanang mengatakan upaya pencegahan tersebut harus dilakukan bersama baik dari unsur kepolisian dan pemerintah DKI. "Dalam hal ini memang upaya pencegahan itu lebih baik daripada penindakan. Pencegahan yang kita lakukan perlu disampaikan dalam satu tim kerja sama," ujarnya.

    Nanang yang baru menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya menyatakan akan meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dengan Pemerintah DKI dalam menjalankan tugasnya ke depan.

    "Saya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya sekitar sebulan, intinya kita mengharapkan ke depan  kerja sama kemudian juga berbagai permasalahan yang ada di DKI ini dapat kita selesaikan bersama," ujarnya.

     

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.