Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anies Baswedan Sebut MRT Jakarta Dorong Persatuan dan Kesetaraan

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyaksikan penandatanganan kontrak antara PT MRT dan Shimizu-Ahdi Karya JV untuk pengerjaan pembangunan MRT Fase II, di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menyaksikan penandatanganan kontrak antara PT MRT dan Shimizu-Ahdi Karya JV untuk pengerjaan pembangunan MRT Fase II, di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan MRT Jakarta mendorong persatuan dan kesetaraan dari presiden hingga karyawan pesuruh (office boy/OB).

"MRT bukan sekedar alat pemindah badan, di MRT ini dapat menggunakan kelas yang sama, mau dari presiden, OB, menteri, wali kota, gubernur, CEO, GM. Mereka duduknya setara, masuknya dan antrenya sama. Tidak banyak fasilitas kendaraan yang memberikan seperti ini," kata Anies di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Senin 17 Februari 2020.

Sebelumnya, Anies ikut menyaksikan penandatanganan kontrak megaproyek MRT Jakarta fase 2A paket pertama dari Bundaran HI hingga Harmoni (CP201).

Anies mengatakan, pembangunan MRT Jakarta yang saat ini masuk ke fase 2A, bukan sekadar pembangunan fisik saja, melainkan membangun mental persatuan manusia.

"Saya perlu garisbawahi bahwa meskipun kita sedang membangun infrastruktur keras, yaitu jalur MRT nanti keretanya lewat, tapi sesungguhnya apa yang kita target bukan sekedar bangunannya jadi. Karena kota (Jakarta) ini disebut kota karena ada manusianya," kata Anies.

Menurut Anies, MRT dan juga transportasi massal lainnya di Jakarta harus dinilai juga sebagai alat transformasi untuk mendorong persatuan.

"Kita sering menganggap ini urusan kecil, jangan. Ini persatuan tapi cara kita, ingin Jakarta ada persatuan, tapi cara kita mengatur kotanya tidak mendorong untuk persatuan. TransJakarta, MRT adalah instrumen pemersatu. Di sana berangkat komponen semua masyarakat, ini kita bangun bukan hanya untuk saat ini tapi untuk masa yang akan datang," ujar Anies.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Saat ini, Anies menyebut semua BUMD sudah terintegrasi, tak ada lagi ego sektoral. Dengan mulai Fase II MRT Jakarta ini, ia berjanji semua moda transportasi Jakarta terintegrasi 100 persen.

"Saya senang sekali tidak mengulangi masalah yang pernah kita lakukan di mana kita berpikir sektoral. MRT memikirkan MRT, TJ (Transjakarta) mikir TJ, tapi sekarang alhamdulilah saya bersyukur bahwa rancangannya sudah memperhitungkan integrasi. Nanti jadinya nanti insya Allah transportasi umum di Jakarta, di mana MRT sebagai 'backbone' (tulang punggung)  yang harus siap memberikan ruang bagi integrasi agar 100 persen terintegrasi," ujarnya.

Anies Baswedan mengingatkan agar anggaran pembangunan MRT dari Bundaran HI ke Harmoni sejauh 2,8 km itu tidak bengkak dari awal yakni Rp4,5 triliun.

"Kita semua berkeinginan agar proses ini berjalan sesuai jadwal jangan berkompromi pada kualitas dan budget sesuai anggaran yang disiapkan. Jangan sampai di perjalanan nanti muncul revisi peningkatan, tapi kalau revisi penghematan boleh saja," ujarnya.

Diketahui, proyek fase 2A dimulai dari Stasiun Bundaran HI hingga Stasiun Kota dengan total panjang jalur enam kilometer dan terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah yaitu Stasiun Thamrin, Stasiun Monas, Stasiun Harmoni, Stasiun Sawah Besar, Stasiun Mangga Besar, Stasiun Glodok dan Stasiun Kota.

Penandatangan kontrak pekerjaan CP 201 antara PT MRT Jakarta dengan Shimizu-Adhi Karya JV (SAJV) yang disaksikan oleh Gubernur Anies Baswedan itu menandai dimulainya pekerjaan proyek pembangunan Fase 2A. Dalam kontrak tersebut terdapat dua pekerjaan stasiun bawah tanah yaitu Stasiun Thamrin dan Stasiun Monas. Paket pekerjaan CP 201 akan membangun terowongan dan stasiun yang memiliki jalur sepanjang 2,8 Km untuk menghubungkan Stasiun Bundaran HI dan Stasiun Harmoni.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

9 jam lalu

Kasak-kusuk Koalisi Setelah Putusan MK

Ada lobi-lobi disertai pembagian jatah menteri di kabinet. Rencana koalisi PDIP disertai syarat tertentu.


PKS Sambangi NasDem, Disambut Jajaran tanpa Surya Paloh

10 jam lalu

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi saat ditemui usai pertemuan PKS dan NasDem pada Rabu, 24 April 2024 di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. TEMPO/Adinda Jasmine
PKS Sambangi NasDem, Disambut Jajaran tanpa Surya Paloh

PKS menyambangi NasDem sehari usai putusan MK. Mereka disambut jajaran petinggi NasDem, namun Surya Paloh tak nampak hadir.


Menhub Budi Karya Temui Menteri Transportasi Jepang, Bahas Proyek MRT Jakarta

13 jam lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Senin, 8 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Menhub Budi Karya Temui Menteri Transportasi Jepang, Bahas Proyek MRT Jakarta

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu Menteri Transportasi Jepang bahas sejumlah proyek infrastruktur, termasuk MRT Jakarta.


Pertemuan PKB dan NasDem tanpa PKS, Cak Imin: Koalisi Perubahan Lagi Cari Waktu

1 hari lalu

Mantan Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menggelar konferensi pers bersama Ketum NasDem Surya Paloh usai pertemuan keduanya terkait putusan MK. Pertemuan tersebut dilakukan di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Pertemuan PKB dan NasDem tanpa PKS, Cak Imin: Koalisi Perubahan Lagi Cari Waktu

Elite PKB dan elite Partai NasDem menggelar pertemuan di NasDem Tower tanpa ada perwakilan PKS


Repnas Berharap Prabowo-Gibran Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

1 hari lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Repnas Berharap Prabowo-Gibran Percepat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) berharap Prabowo dan Gibran mempercepat pertumbuhan ekonomi usai dilantik sebagai presiden dan wakil presiden


Soal Peluang Anies Maju Pilkada Jakarta, Presiden PKS: Beliau Sudah Jadi Tokoh Nasional

1 hari lalu

(Dari kiri) Mantan calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan bersama Presiden PKS Ahmad Syaikhu, mantan calon wakil presiden Muhaimin Iskandar, dan Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi ketika memberikan keterangan pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Defara
Soal Peluang Anies Maju Pilkada Jakarta, Presiden PKS: Beliau Sudah Jadi Tokoh Nasional

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan Anies Baswedan saat ini sudah menjadi tokoh nasional.


Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Baswedan Temui Surya Paloh dan Ganjar Jumpa Megawati Setelah Putusan MK, Apa yang Dibahas?

Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo langsung menemui pimpinan partai pengusungnya, Surya Paloh dan Megawati usai putusan MK. Apa pernyataannya?


Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Anies Minta Anak Muda Tak Putus Asa dengan Proses Politik

Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada anak-anak muda yang telah memberi warna baru pada pilpres kali ini.


Usai Putusan MK, Anies Ajak Masyarakat Jaga Demokrasi yang Tergerus Perlahan

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, usai mengikuti pembacaan putusan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, pada Senin sore, 22 April 2024. Pertemuan itu berlangsung di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Usai Putusan MK, Anies Ajak Masyarakat Jaga Demokrasi yang Tergerus Perlahan

Anies mengingatkan semua pihak untuk terus bekerja merangkul dan memperkuat masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan iming-iming jangka pendek.


Usai Putusan MK, Ini Agenda KPU Selanjutnya dalam Rangkaian Pilpres 2024

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Usai Putusan MK, Ini Agenda KPU Selanjutnya dalam Rangkaian Pilpres 2024

Putusan MK menolak seluruh gugatan Capres Nomor Urut 01 dan 03 dalam PHPU atau sengketa Pilpres 2024. Apa agenda KPU setelah ini?