Pencabutan Izin Diskotek Black Owl Resahkan Pengusaha Muda

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • ilustrasi pub (pixabay.com)

    ilustrasi pub (pixabay.com)

    TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Diskotek Black Owl Efrat Tio menyatakan pencabutan izin usaha mereka dapat mempengaruhi pengusaha muda yang baru merintis usaha.
    "Apakah kami sebagai pengusaha muda yang sedang membuat usaha, izin bisa dicabut karena isu tidak jelas dari media," kata Efrat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa, 18 Februari 2020.

    Dia menegaskan kebijakan pemerintah yang tidak jelas itu dapat membuat resah para pengusaha-pengusaha kafe dan restoran lain di Jakarta.

    Menurut Efrat, berdasarkan aturan, pencabutan izin dapat dilakukan pemerintah, jika usaha itu melanggar salah satu dari tiga poin yakni pihak manajemen mengedarkan narkoba, melakukan prostitusi dan perjudian. "Ketiga unsur itu tidak pernah kami lakukan dan kami hanya kafe biasa," tegas Efrat.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Cucu Ahmad Kurnia, menyampaikan ada pelanggaran ketentuan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata Pasal 54 yang dilakukan Restoran dan Pub Black Owl.

    Hal ini diketahui atas laporan masyarakat dan pemberitaan di sejumlah media massa yang menyebut Restoran dan Pub Black Owl terindikasi kuat melakukan pelanggaran terhadap penyalahgunaan narkotika pada pengunjung di tempat usahanya.

    Ia menyorot pemberitaan pada 15 Februari 2020 yang menyebut 12 pengunjung Restoran dan Pub Black Owl positif memakai narkoba yang  menandakan adanya kelalaian dari pihak manajemen Black Owl di tempat usahanya.

    "Peristiwa tersebut sudah dilakukan peninjauan dan penggalian informasi kepada pelaku usaha atas kegiatan pemberantasan narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya," tutur Cucu.

    Terhitung sejak 17 Februari 2020, Diskotek Black Owl dipastikan tidak diizinkan untuk beroperasi lagi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.