Soal Hasil Survei, PSI Sebut Anies Baswedan Terlalu Banyak Wacana

Reporter:
Editor:

Febriyan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2020. TEMPO/Putri.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2020. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Survei Indo Barometer menunjukkan masyarakat tak puas terhadap kinerja Anies Baswedan dalam penanganan banjir dan kemacetan di ibu kota. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DPRD DKI Jakarta menilai hasil survei itu wajar jika melihat kebijakan yang dilakukan keduanya saat memimpin.

    Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Idris Ahmad menilai adanya perbedaan signifikan penanganan banjir oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ahok. Idris menyebut, Anies hanya menyerukan wacana ide mengatasi banjir tanpa realisasi.

    "Menurut saya yang paling signifikan dari Pak Ahok dan Pak Anies ini yang sangat berbeda adalah di era Pak Anies ini eksekusi kerja terhadap wacana idenya jauh, sangat sedikit dibandingkan zamannya Pak Ahok," kata Idris saat ditemui di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2020.

    Anies, menurut Idris, terjebak dalam narasi kampanyenya saat pemilihan gubernur (Pilgub) 2017 sehingga tak melanjutkan program Ahok bernama normalisasi. Anies berjanji tak akan merelokasi atau menggusur warga yang tinggal di bantaran kali.

    Padahal, menurut Idris, ada beberapa titik banjir yang perlu ditangani dengan cara normalisasi kali. Dengan normalisasi ini, pemerintah DKI harus membeton kiri dan kanan sungai serta menggusur warga yang tinggal di pinggiran kali.

    Namun, dia memperkirakan, ada juga titik langganan banjir yang harus diselesaikan dengan naturalisasi. Anies mulanya menginginkan sungai-sungai di Ibu Kota dikembalikan seperti sedia kala dengan cara natural atau disebut naturalisasi.

    Idris menyebut, selama Anies memimpin, justru muncul perdebatan ihwal normalisasi dan naturalisasi. Pada akhirnya, pemerintah DKI justru tak berbuat banyak untuk meminimalisasi banjir dengan program Anies bernama naturalisasi itu.

    Bahkan, proyek normalisasi mandek sejak Anies menjabat. Pemerintah pusat tak bisa melanjutkan normalisasi lantaran menunggu pemerintah daerah belum membebaskan lahan.

    "Naturalisasi itu pada akhirnya tidak ada yang dilaksanakan bahkan kami kemarin dari fraksi PSI melalui wakil ketua fraksi mencoba ke tempat naturalisasi. Faktanya hanya proses mempercantik bukan meningkatkan fungsi dari saluran air," kata Idris.

    Melihat sikap Anies ini, Idris menyebut, survei Indo Barometer mempertegas bahwa masih banyak yang harus Anies kerjakan untuk menangani banjir. Menurut dia, Anies memiliki pekerjaan rumah dalam mengeksekusi dan mengerjakan ide-idenya guna mengatasi banjir Jakarta.

    Survei Indo Barometer dilakukan pada 9-15 Januari 2020 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling yang melibatkan sampel sebanyak 1.200 responden dari seluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar ± 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Survei itu menunjukkan, masyarakat menganggap Ahok paling berhasil mengatasi masalah banjir dan kemacetan di Jakarta. Ahok mendapat suara hingga mencapai 42 persen sementara Anies hanya mendapat 4,1 persen. Masyarakat bahkan menilai Anies lebih buruk ketimbang Joko Widodo atau Jokowi yang pernah juga memimpin ibu kota. Jokowi mendapat 25 suara dalam survei itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.