Kivlan Zen Masuk Rumah Sakit, Sidang Putusan Sela Ditunda

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen keluar pengadilan usai memberikan kesaksian dalam sidang kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan terdakwa Habil Marati di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 29 Januari 2020. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zen keluar pengadilan usai memberikan kesaksian dalam sidang kasus kepemilikan senjata api ilegal dengan terdakwa Habil Marati di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu, 29 Januari 2020. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kepemilikan senjata api ilegal, Kivlan Zen, tak dapat menghadiri sidang pembacaan putusan sela Rabu, 19 Februari 2020. Kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta, menyebut kliennya tengah dirawat di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat sejak Selasa malam, 18 Februari 2020.

    "Kalau tidak hadir sudah pasti, tapi kalau sidang tetap dijalankan," kata Tonin saat dihubungi, Selasa, 19 Februari 2020.

    Tonin menyebut, Kivlan mengalami panas tinggi dan asma. Karena itu, ia dilarikan ke instalasi gawat darurat (IGD) RSPAD Gatot Soebroto. Hingga kini Kivlan tak dapat menjalankan aktivitas.

    Jaksa penuntut umum, Permana, mengatakan majelis hakim akan membuka sidang Kivlan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini. Sidang tetap berjalan, tapi untuk menunda sidang. Sebab Kivlan berhalangan datang. "Dibuka tapi hanya penundaan saja," ucap Permana saat dihubungi terpisah.

    Sebelumnya, sidang putusan sela Kivlan dijadwalkan berlangsung 12 Februari 2020. Namun, sidang ditunda lantaran sakit Kivlan kambuh saat tengah menunggu di pengadilan. Sidang kembali diagendakan hari ini. Sayangnya, Kivlan Zen kembali sakit.

    Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat itu didakwa atas perkara kepemilikan senjata api ilegal. Dia didakwa melanggar Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 atau juncto 56 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

    LANI DIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara