Soal Formula E, Anies Baswedan: Ketua DPRD Singgung Pilpres 2024

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kiri) berjalan meninggalkan Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020. Dugaan pemalsuan itu terkuak setelah Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta membantah telah memberikan rekomendasi penyelenggaraan balap Formula E di kawasan Monas kepada Pemprov DKI. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi (kiri) berjalan meninggalkan Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020. Dugaan pemalsuan itu terkuak setelah Tim Ahli Cagar Budaya DKI Jakarta membantah telah memberikan rekomendasi penyelenggaraan balap Formula E di kawasan Monas kepada Pemprov DKI. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi geram karena komunikasi Pemerintah Provinsi DKI yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan, ke semua pihak sehubungan dengan rekomendasi balap Formula E di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, dinilai tak baik.

    Prasetio lalu menyinggung Gubernur DKI Anies Baswedan dan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

    "Tahun 2024 akan jadi presiden siapa, udah garis tangan pak. Kerja baik aja lah bilangin pak gubernur," kata dia saat rapat di Komisi E DPRD dengan eksekutif, Gedung DPRD, Jakarta Pusat, Rabu, 19 Februari 2020.

    Prasetio meminta agar pemerintah DKI mengajak semua pihak terkait untuk berkomunikasi. Pihak yang dimaksud adalah Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) DKI dan Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka. Komunikasi itu mengenai perumusan rekomendasi balap Formula E di Monas.

    Namun, pemerintah DKI justru mengeluarkan surat permohonan izin yang dilayangkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) tanpa rekomendasi dari TACB. Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan dalam suratnya menulis rekomendasi TACB menjadi dasar pemerintah DKI menerbitkan surat yang dikirim ke Kemensetneg.

    Akan tetapi, TACB DKI membantahnya karena tak pernah memberikan rekomendasi.

    Belakangan Sekretaris Daerah DKI Saefullah berujar ada salah ketik dalam surat yang ditandatangani Anies itu. Seharusnya tertulis bahwa pemerintah DKI sudah mendapat rekomendasi dari Tim Sidang Pemugaran (TSP), bukan TACB.

    "Semua orang kalau diajak komunikasi pasti ada jalan keluarnya. Jangan berasa otak lu pinter sendiri," ucap Prasetio.

    Politikus PDIP ini lanjut meluapkan kekeselannya kepada Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Wardhana. Prasetio mengingakan agar Iwan mengingatkan Anies Baswedan jika ada sesuatu yang tidak benar.

    Menurut dia, tak ada salahnya untuk menyampaikan itu kepada Anies Baswedan.

    Dia juga merasa tersinggung soal ucapan Iwan kepada awak media bahwa rekomendasi TACB ini menjadi urusan dapur Dinas Kebudayaan.

    "Ada satu kesalahan tapi jangan model lu kayak jagoan, bos. Lu mau tantang-tantang kami enggak apa-apa. Lima tahun saya masih pimpin di sini kok," lanjut Prasetio Edi Marsudi lagi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.