Demonstrasi Antikorupsi PA 212, Polisi Kerahkan 2 Ribu Personel

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa aksi yang tergabung dalam Mujahid 212 saat menggelar aksi selamatkan NKRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu, 28 September 2019. Pada aksi tersebut massa aksi menuntut meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya dan mendukung mahasiswa dalam menolak UU KPK dan RUU KUHP yang menuai kontroversi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Massa aksi yang tergabung dalam Mujahid 212 saat menggelar aksi selamatkan NKRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu, 28 September 2019. Pada aksi tersebut massa aksi menuntut meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya dan mendukung mahasiswa dalam menolak UU KPK dan RUU KUHP yang menuai kontroversi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisan Daerah Metro Jaya mengerahkan sebanyak 2 ribu personel pengamanan di demonstrasi antikorupsi Persatuan Alumni 212 atau PA 212 dan Front Pembela Islam atau FPI di Istana Negara, Jakarta Pusat. 

    "Kekuatan sekitar 2 ribu personel yang kami turunkan untuk kesiapan pengamanan siang nanti. Pelaksanaan kegiatan setelah salat Jumat," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 21 Februari 2020. 

    Yusri menjelaskan pasukan pengamanan tersebut terdiri dari unsur Polri dan TNI. Ia memperkirakan jumlah massa tak akan sampai 2 ribu orang. "Massa diperkirakan engga sampai 2 ribu. (Mungkin) seribu," ujar Yusri. 

    Hari ini, FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara. Ketua Media Center Persatuan Alumni 212 Novel Bamukmin mengatakan aksi bertajuk 'Aksi 212 Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI' itu digelar untuk merespon munculnya banyak kasus mega korupsi di Indonesia. "Akan ada 10 ribu orang," ujar Novel saat dihubungi Tempo, Selasa, 4 Februari 2020. 

    Dalam keterangan pers yang Novel kirimkan, aksi oleh PA 212 itu menuntut pengusutan kasus korupsi yang mangrak alias jalan di tempat. Hal itu terjadi karena diduga melibatkan lingkaran pusat kekuasaan. 

    "Perilaku tersebut terjadi sebagai bagian dari modus korupsi mereka untuk pembiayaan politik guna meraih dan melanggengkan kekuasaan," bunyi siaran pers tersebut. 

    Beberapa kasus korupsi yang pengusutannya disebut mangkrak itu, antara lain kasus suap yang melibatkan eks Caleg DPR RI dari PDIP Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp 35 triliun. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.