Demo Besar-besaran PA 212 dan FPI, Polisi: Parkir Monas Muat

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa aksi yang tergabung dalam Mujahid 212 saat menggelar aksi selamatkan NKRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu, 28 September 2019. Pada aksi tersebut massa aksi menuntut meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya dan mendukung mahasiswa dalam menolak UU KPK dan RUU KUHP yang menuai kontroversi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Massa aksi yang tergabung dalam Mujahid 212 saat menggelar aksi selamatkan NKRI di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Sabtu, 28 September 2019. Pada aksi tersebut massa aksi menuntut meminta Presiden Joko Widodo untuk mundur dari jabatannya dan mendukung mahasiswa dalam menolak UU KPK dan RUU KUHP yang menuai kontroversi. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sambodo Purnomo Condro memprediksi jumlah massa PA 212 dan FPI dalam demo Berantas Mega Korupsi Selamatkan NKRI hanya 1-2 ribu orang.

    Polisi telah menyediakan kantong parkir kendaraan di IRTI Monas bagi masa demo itu. Jika tidak muat, kantong parkir lain akan disiapkan di Stasiun Gambir dan selanjutnya di Gelora Bung Karno atau GBK.

    "Tapi melihat pengalaman, kalau sekitar 1.000-2.000 massa, di Monas masih muat," ujar Sambodo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jumat, 21 Februari 2020.

    Menurut Sambodo, personel lalu lintas yang disiapkan menjaga demo di istana ini ada sekitar 300 orang. Penutupan jalan di sekitar lokasi demonstrasi juga telah diberlakukan.

    "Ada di bundaran air mancur ini, kemudian di Kebon Sirih, kemudian di Jalan Perwira dekat Mabes AD, dan di harmoni. Banyak, ada di beberapa titik," kata dia.

    Demo Persaudaraan Alumni 212, Front Pembela Islam (FPI) dan GNPF Ulama itu rencananya digelar setelah salat Jumat di sekitar Istana Merdeka. Massa yang hadir menurut pihak penyelenggara diklaim jauh lebih besar dari prediksi polisi di atas.

    "Akan ada 10 ribu massa," ujar Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin saat dihubungi Tempo, Selasa, 4 Februari 2020.

    Menurut Novel, unjuk diselenggarakan untuk menuntut pengusutan kasus korupsi yang mangrak alias jalan di tempat. Hal itu terjadi karena diduga melibatkan lingkaran pusat kekuasaan.

    Beberapa kasus korupsi yang disebut mangkrak itu oleh jubir PA 212, antara lain kasus suap yang melibatkan eks Caleg DPR RI dari PDIP Harun Masiku kepada eks Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan, kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp 35 triliun. Novel juga menyinggung kasus korupsi PT Jiwasraya yang merugikan negara sebesar Rp 13 triliun dan kasus PT Asabri dengan kerugian hingga Rp10 triliun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara