TEMPO.CO, Jakarta -Survei persepsi Lembaga Kajian Strategis Pembangunan (LKSP) tentang pemilihan wakil gubernur alias Wagub DKI, menunjukkan mayoritas responden khawatir adanya transaksi politik uang dalam porses pemilihan.
"Warga memiliki kekhawatiran besar akan terpengaruh politik transaksional 68 persen dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta," ujar Direktur LKSP Astriana Sinaga di Kebun Sirih Jakarta Pusat, Jumat 21 Februari 2020.
Sementara itu 24 persen responden ragu aka adanya transaksi politik uang dan 8 persen repsomt yakin tidak akan ada money politic.
Hal tersebut kata Astriana karena pemilihan wakil gubernur DKI tidak melibatkan parsipasi publik. Berdasarkan tata tertib pemilihan yang disahkan DPRD kata dia, pemilihan sepenuhnya oleh anggota dewan tanpa ada ruang bagi publik untuk menyuarakan aspirasinya terhadap pemilihan wakil gubernur.
Menurut Astriana hal tersebut menunjukan bahwa pemilihan wakil gubernur DKI saat ini kehilangan subtantif lantaran tidak adanya ruang bagi publik. "Pemilihan saat ini hanya formil, subtantifnya tidak ada," ujarnya.
Padahal kata Astriana, anggota DPRD DKI sebagai wakil rakyat wajib untuk mendengarkan aspirasi dari warga. "Jangan sampai negosiasi elite partai mengorbankan esensi demokrasi," ujarnya.
Astriana menyebutkan dalam survie tersebut 90 persen responden mendorong adanya uji publik bagi calon wakil gubernur DKI. Agar warga Jakarta bisa mengetahui kapasitas dan wawasan wakil gubernur terpilih nantinya.
Survei presepsi terkait Wagub DKI tersebut menggunakan metode Modified Probability Sampling dengan jumlah responden 400 orang warga dengan KTP DKI di lima wilayah Jakarta pada 9-16 Februari. Tingkat kepercayaan 95% dan margin of error sebesar 4,9%.
