PSI: Program Penanggulangan Banjir Anies Baswedan Jalan di Tempat

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI DKI Jakarta menilai Gubernur Anies Baswedan tidak fokus dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota. PSI melihat Anies tak peduli terhadap masalah banjir di Jakarta.

"Program penanggulangan banjir jalan di tempat, meski telah 2,5 tahun menjabat gubernur," kata anggota Fraksi PSI DPRD DKI Justin Andrian dalam keterangan tertulisnya, Senin, 24 Februari 2020.

Justin mengatakan Anies sempat mempromosikan program langit biru Jakarta dengan tanda pagar #WajahBaruJakarta di akun media sosialnya. Hanya berselang sehari, Jakarta pada dini hari mengalami hujan deras yang berakibat banjir di 36 kecamatan.

Menurut dia, banjir di Ibu Kota juga diperkirakan disumbang karena normalisasi sungai yang tidak bisa dijalankan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sejak 2018. Sebabnya adalah Pemerintah Provinsi DKI belum juga membebaskan lahan untuk normalisasi. "Tiga tahun terbuang percuma."

Mengacu data Badan Meteorologi, Kilmatologi, dan Geofisika (BMKG), hujan lebat terjadi di wilayah Jakarta dan Bekasi, kemarin. Sementara itu, daerah Bogor dan Depok hanya hujan ringan, sehingga ketinggian pintu air Depok dan Katulampa Bogor berstatus siaga empat atau normal.

Truk melintasi banjir yang menggenangi Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Ahad, 23 Februari 2020. ANTARA/Sigid Kurniawan

Dari data curah hujan dan ketinggian pintu air, jelas sekali bahwa banjir kemarin terjadi karena hujan lokal. "Wilayah-wilayah seperti Menteng, Tebet, dan Kuningan yang biasanya aman tapi hari ini justru mengalami banjir. Pak Gubernur tidak punya alasan untuk menyalahkan hujan di Bogor dan tidak bisa melempar masalah ke pemerintah pusat,” ucapnya.

Anies, kata dia, mewarisi anggaran yang sangat besar. Dari tahun 2018 sampai 2020, total APBD mencapai Rp 258 triliun. Sayangnya, Anies tidak memiliki kemauan dan keberanian untuk mengatasi banjir. "Bahkan, karena Pemprov DKI lambat membebaskan lahan, masih belum jelas apakah Kementerian PUPR bisa melakukan normalisasi sungai pada 2021,” kata Justin.

Menurut PSI, anggaran penanganan banjir pada APBD 2020 senilai Rp 2,5 triliun masih kurang Rp 1 triliun jika dibandingkan yang tertera pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar Rp 3,5 triliun.

Sementara itu, anggaran untuk Formula E di APBD 2020 mencapai Rp 1,2 triliun. “Selalu banyak alasan dan pembenaran mengapa banjir masih terjadi. Sedangkan untuk event balapan Formula E, semua SKPD digerakkan begitu cepat sampai banyak aturan dan mekanisme dilompati,” ucapnya.