Soal Banjir Jakarta, Ini Saran Projo untuk Anies Baswedan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintasi banjir yang melanda kawasan cempaka putih barat, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020. Tingginya curah hujan mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta terendam air. Tempo/Tony Hartawan

    Warga melintasi banjir yang melanda kawasan cempaka putih barat, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020. Tingginya curah hujan mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta terendam air. Tempo/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi relawan Pro Jokowi atau Projo DKI menyebut banjir Jakarta yang terjadi beberapa kali sebagai contoh buruknya pengelolaan lingkungan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ketua Projo DKI Karl Sibarani, dalam keterangan tertulisnya, mempertanyakan rencana kontingensi yang dimiliki Pemprov DKI dalam menghadapi banjir. “Rencana kontingensi merupakan panduan bagi Pemprov DKI dalam menghadapi bencana alam dan tahapan dalam menjalankan tanggap darurat dan pemulihan,” ujar dia Selasa, 25 Februari 2020.

    Karl menjelaskan, sejak 1873 pemerintah kolonial di wilayah DKI telah memiliki rencana penanggulangan banjir. Menurut dia, pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) dan Banjir Kanal Barat (BKB) menjadi contoh banjir sudah menjadi kekhawatiran sejak lama.

    Sejumlah kendaraan melintasi ruas jalan tol Jakarta - Cikampek KM 8 di Jatibening, Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 25 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    DPD Projo, kata Karl, meminta Pemprov DKI agar berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat serta kementerian terkait. Tujuannya, adalah untuk mengimplementasikan rencana induk pengendalian banjir yang tertuang pada Master Plan 73 dan Master Plan 97 secara konsisten.

    Adapun MP 73 adalah rencana induk antibanjir karya para peneliti Belanda pada 1973. Rencana yang bertajuk Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta itu rampung pada era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin. Sementara MP 97 merupakan rencana induk tentang tata kelola sungai di wilayah Jabodetabek.

    Menurut Karl, Gubernur Anies Baswedan perlu melakukan mitigasi bahaya banjir secara masif. Sumber daya Pemprov DKI, kata dia, perlu dikerahkan agar dampak kerugian yang dialami pemerintah dan masyarakat dapat diminimalisir.

    Selain itu, kata Karl, agar polemik istilah naturalisasi dan normalisasi sungai dihentikan. “Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kerja nyata Gubernur Anies Baswedan dalam penanganan banjir di Ibu Kota,” ujar dia.

    Hari ini sejumlah wilayah di Jakarta terendam banjir. Kepala Dinas Sumber Daya Air Juaini Yusuf mengatakan banyaknya wilayah yang terdampak banjir di ibu kota hari ini lantaran hujan ekstrem dan pasang air laut. “Ini kondisi sudah siaga satu semua sungai limpas semua. Jadi kebetulan air pasang juga lagi naik," kata Juaini di Pintu Air Manggarai, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Februari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.