TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan banjir Jakarta pada Selasa, 25 Februari 2020 merupakan tanggung jawab bersama.
"Kalau soal Ibu Kota negara semua bertanggung jawab, termasuk saya. Jangan dibeda-bedakan kewenangan karena ini Ibu Kota negara, yang penting jangan ada duplikasi pekerjaan. Pompa mana saja datang duluan karena ini Ibu Kota negara kewenangan kan hanya untuk sistematika saja tapi kondisi darurat banjir kita bersama," kata Basuki di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.
Baca Juga:
Banjir kembali menggenangi sejumlah wilayah di Jakarta pasca ibu kota diguyur hujan deras sejak Senin, 24 Februari malam hingga Selasa 25 Februari 2020 siang.
Sejumlah kendaraan menerobos banjir yang merendam di jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, 25 Februari 2020. Intensitas hujan tinggi sejak dini hari membuat jalanan ini banjir setinggi 50 cm. Banjir ini juga membuat kemacetan di jalan Daan Mogot. TEMPO/Fajar Januarta
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga telah mengingatkan masyarakat agar waspada dengan segala potensi hujan lebat dalam waktu lama di banyak daerah di Indonesia, termasuk kawasan Jabodetabek pada 25-28 Februari 2020.
"Saya sudah persiapkan juga pompa-pompa mobile lebih banyak. Saya minta juga Pak Erick Menteri BUMN agar BUMN Karya membeli pompa-pompa mobile lalu jadi aset mereka, tapi saat begini akan jadi aset bersama," ungkap Basuki.
Basuki pun mengakui sebelumnya pemerintah pusat sudah memberikan sejumlah pompa kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Pompa-pompa yang sebelum ini terkait jalan nasional kita serahkan semua, pada saat Gubernur Anies ini kita serahkan agar beliau bisa di-manage di satu tangan. Pompa dari APBN ada 104 sistem pompa, Pluit, Ancol, Melati, Karet, semua APBN kami serahkan supaya dikelola mereka. Kami mau bangun lagi di Kali Item gak masalah," kata Basuki.
Terulangnya banjir di Jakarta kali ini, menurut Basuki, adalah karena sistem drainase.
"Kalau menurut saya banjir Jakarta sekarang ini yang tadi pagi kondisi sungainya yang status Siaga 2 di Manggarai dan Karet, yang lainnya masih 4 dan 3. Kesimpulannya kapasitas drainasenya yang lebih kecil dari volume air dan kapasitas hujannya," ungkap Basuki.
Untuk mengurangi besaran air yang masuk ke drainase Jakarta, Basuki mengaku sudah menyiapkan skenario di Kali Sentiong.
"Kami membuat pompa di hilir pompa Ancol di Kali Sentiong. karena sekarang open makanya kalau pasang Kali Item banjir. Sekarang sudah tender dan mau dibikin pintu kalau air laut pasang tidak bisa lagi masuk. Mudah-mudahan tahun depan sudah selesai karena pompanya besar sekali, tapi saya lupa kapasitasnya. Sekitar Rp400-500 miliar biaya konstruksinya," kata Basuki.
Sedangkan mengenai banjir di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Basuki mengaku sudah melakukan review sistem drainase termasuk dengan memperbesar embung Kemayoran.
"Tapi saya kira yang perlu kita sentuh sekarang drainase minimal harus dibersihkan semua," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Adapun Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan, hingga saat ini seluruh jajarannya yang berada di Pemprov DKI Jakarta fokus menangani masalah banjir yang menyebabkan warga harus dievakuasi.
