Rapat Banjir di DPR, Anies Baswedan dan Ridwan Kamil Absen

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat terkait banjir bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. TEMPO/Subekti

    Gubernur Banten Wahidin Halim, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat rapat terkait banjir bersama Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 8 Januari 2020. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak memenuhi rapat kerja Komisi V DPR RI tentang banjir Jabodetabek.

    Tiga kepala daerah yang membawahi Jabodetabek tersebut tampak diwakili oleh jajaran pemerintah provinsi masing-masing.

    Anies Baswedan diwakili oleh Vera Refina, asisten Deputi Tata Ruang DKI. Ridwan Kamil diwakilkan kepada Sekda Banten Setiawan Wangsaatmaja, sedangkan Wahidin Halim diwakili Sekda Banten Al Muktabar.

    Pimpinan rapat Komisi V DPR Lasarus menyesalkan ketidakhadiran para kepala daerah itu. Da menyebutkan yang diundang adalah kepala daerah agar bisa membahas permasalahan banjir di Jabodetabek. "Sebenarnya yang kita undang adalah kepala daerah," ujarnya.

    Sedangkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Kepala Basarnas Bagus Puruhito, serta Bupati Bogor Ade Yasin yang juga diundang telah hadir dalam rapat tersebut.

    Dalam rapat itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait penanganan banjir di Jabodetabek.

    Banjir kembali terjadi di Jakarta dalam dua hari kemarin di Jakarta. Gubernur Anies Baswedan mengatakan lebih dari 200 RW di Jakarta terdampak banjir dan mengeluarkan 9 butir instruksi agar anak buahnya turun ke lapangan untuk bantu warga. 

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara