Komisi Pengarah Ambil Sampel Pohon Revitalisasi Monas, Ada Apa?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penanaman pohon di area revitalisasi Monas, Jakarta Pusat masih berlangsung hingga hari ini, Rabu, 5 Februari 2020. TEMPO/Lani Diana

    Penanaman pohon di area revitalisasi Monas, Jakarta Pusat masih berlangsung hingga hari ini, Rabu, 5 Februari 2020. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Komisi Pengarah Medan Merdeka melakukan pengambilan sampel atau 'sampling' terhadap pohon-pohon di kawasan Revitalisasi Monas, Rabu, 26 Februari 2020.

    Ketua Tim Asistensi Komisi Pengarah Medan Merdeka dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, Profesor Bambang Hero menyebutkan sampling itu dilakukannya untuk memastikan efek Revitalisasi Monas terhadap pohon-pohon yang masih bertahan.

    "Itu memastikan apakah dari penebangan telah terjadi perusakan atau sebagainya. Nah itu kita ambil sampel. Makanya saya bawa ahli perusakan," kata Bambang saat melakukan sampling di area revitalisasi Monas sisi selatan, Jakarta, Rabu.

    Ada tujuh orang peneliti yang termasuk dalam tim KLHK yang ditugaskan untuk mengecek dan mengambil contoh pohon dan kondisi tanah di revitalisasi TIM.

    Pengecekan awal dilakukan dengan mengukur diameter masing- masing pohon yang menjadi bahan sampling.

    Selanjutnya pihak KLHK mengambil tanah yang dekat dengan pohon yang dijadikan sampel.

    Tanah itu dimasukkan ke dalam kantung plastik dan wadah plastik, pengambilan sampel juga dilakukan di lokasi yang berbeda- beda.

    Saat ini sudah beberapa jenis pohon yang dijadikan sampel yaitu Pohon Mahoni, Trembesi, dan Palem, Sengon, Beringin dan Gemelina Arborea.

    Ada juga pengambilan sampel batang kayu dari pohon-pohon yang sudah ditebang untuk jenis Mahoni di area Revitalisasi Monas.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.