PKS Tak Setuju Pansus Banjir Jakarta, Tapi...

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • (kiri ke kanan) Ketua Majelis Pertimbangan PKS DKI Mohammad Arifin, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Sakhir Purnomo, dan Wakil Ketua DPW PKS DKI Khoirudin saat konferensi pers di kantor DPW PKS DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

    (kiri ke kanan) Ketua Majelis Pertimbangan PKS DKI Mohammad Arifin, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Sakhir Purnomo, dan Wakil Ketua DPW PKS DKI Khoirudin saat konferensi pers di kantor DPW PKS DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020. TEMPO/Lani Diana

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin, menolak pembentukan panitia khusus alias Pansus banjir Jakarta. Namun, dia berujar, dibentuknya pansus sudah menjadi keputusan pimpinan dalam Badan Musyawarah alias Bamus dewan.

    "Karena itu sudah menjadi keputusan di Bamus. Sebenarnya kami kurang menyetujui," kata Arifin saat ditemui di SMKN 24 Jakarta Timur, Jalan Bambu Hitam, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Rabu, 26 Februari 2020.

    Menurut Arifin, PKS lebih menginginkan anggota dewan di Kebon Sirih lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) daripada membentuk Pansus banjir.

    Pengawasan itu misalnya, mempertanyakan bagaimana langkah antisipatif Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI untuk mencegah banjir Jakarta. Dia berharap Pansus banjir dapat menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

    "Jadi kami minta kalau memang akan ada pansus, ya mudah-mudahan bisa diefektifkan membantu SKPD untuk lebih optimal mengantisipasi banjir supaya tidak terulang lagi," jelas Arifin.

    Ketua Fraksi Gerindra, Rani Mauliani, sebelumnya menyebut Pansus banjir merupakan disposisi pimpinan Bamus. Gerindra lantas mengubah sikap menolak menjadi mendukung terbentuknya Pansus banjir Jakarta. Sebab, banjir di ibu kota terjadi berulang kali. Dari situ, Rani menganggap, tak ada perbaikan signifikan yang dilakukan pemerintah DKI dalam menghadapi banjir Jakarta.

    LANI DIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    ODP dan Isolasi Mandiri untuk Pemudik saat Wabah Virus Corona

    Tak ada larangan resmi untuk mudik saat wabah virus corona, namun pemudik akan berstatus Orang Dalam Pemantauan dan wajib melakukan isolasi mandiri.