Datang ke DPR, Anies Baswedan Dipanggil Mas Menteri

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri rapat paripurna pengesahan tata tertib DPRD di DPRD DKI, Jakarta Pusat, 19 Februari 2020. Tempo/Imam Hamdi

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri rapat paripurna pengesahan tata tertib DPRD di DPRD DKI, Jakarta Pusat, 19 Februari 2020. Tempo/Imam Hamdi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Syaiful Huda, sempat salah memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat dengar pendapat di gedung Nusantara 1 DPR, Kamis, 27 Februari 2020. Dalam rapat yang membahas revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) itu Syaiful memanggil Anies dengan sebutan ‘Mas Menteri’.

    “Ketiga, Mas Menteri, Mas Anies, Eh, Mas Gubernur, Ya. Saya kira Mas Kemendikbud,” ujar Syafiul saat mengutarakan sarannya terkait revitalisasi TIM.

    Selain Anies Baswedan, rapat dengar pendapat itu juga dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, anggota Komisi B DPRD DKI, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Daryanto, serta jajaran Pemprov dan Jakpro. Mendengar hal tersebut, sontak mereka tertawa.

    Syaiful lantas melanjutkan paparannya tentang revitalisasi TIM. Ia meminta agar polemik pembangunan hotel di kawasan tersebut tak lagi digembar-gemborkan. Hal itu menyusul klarifikasi dari Jakpro bahwa yang akan dibangun adalah wisma seni, bukan hotel berbintang. Ia juga meminta Pemprov dan Jakpro segera berkonsolidasi dan memperbaiki komunikasi dengan para seniman yang mengkritisi revitalisasi TIM.

    Sebelumnya dalam rapat tersebut, perihal komunikasi yang kurang maksimal antara Pemprov dan Jakpro dengan pra seniman diungkap oleh sejumlah pihak, salah satunya Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi. “Titik permasalahannya komunikasi itu. Kita mau diskusi sampe besok sore juga intinya komunikasi. Mereka (seniman) diajak ngobrol,” kata Pras.

    Anggota Komisi X Rano Karno sepakat dengan hal itu. Menurut dia, ada masalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga muncul penolakan dari sejumlah seniman yang biasa beraktivitas di TIM. Seharusnya, kata dia, permasalahan revitalisasi TIM dapat diselesaikan dengan DPRD DKI, tak perlu sampai ke DPR.

    “Saya sepakat sama ketua DPRD memang komunikasi yang tidak berjalan,” kata Rano Karno. Persoalan komunikasi juga disampaikan oleh anggota Komisi X lainnya, seperti Andi Muawiyah Ramly, Djohar Arifin Husin, serta Ryan Firmansyah. Mereka meminta Pemprov DKI dan Jakpro lebih getol dalam mengkomunikasikan revitalisasi TIM dengan para seniman.

    Dalam kesimpulan rapat, Komisi X mendukung upaya Pemprov DKI dalam merevitalisasi TIM. Catatannya, proyek tersebut harus transparan, sesuai dengan regulasi, serta tak berorientasi komersil. Mereka juga meminta Pengerjaan proyek revitalisasi TIM tak merusak lingkungan, serta aset lain seperti cagar budaya yang ada di sana.

    ADAM PRIREZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.