Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Datang ke DPR, Anies Baswedan Dipanggil Mas Menteri

Reporter

image-gnews
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri rapat paripurna pengesahan tata tertib DPRD di DPRD DKI, Jakarta Pusat, 19 Februari 2020. Tempo/Imam Hamdi
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan usai menghadiri rapat paripurna pengesahan tata tertib DPRD di DPRD DKI, Jakarta Pusat, 19 Februari 2020. Tempo/Imam Hamdi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat, Syaiful Huda, sempat salah memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat rapat dengar pendapat di gedung Nusantara 1 DPR, Kamis, 27 Februari 2020. Dalam rapat yang membahas revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) itu Syaiful memanggil Anies dengan sebutan ‘Mas Menteri’.

“Ketiga, Mas Menteri, Mas Anies, Eh, Mas Gubernur, Ya. Saya kira Mas Kemendikbud,” ujar Syafiul saat mengutarakan sarannya terkait revitalisasi TIM.

Selain Anies Baswedan, rapat dengar pendapat itu juga dihadiri oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta, anggota Komisi B DPRD DKI, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Daryanto, serta jajaran Pemprov dan Jakpro. Mendengar hal tersebut, sontak mereka tertawa.

Syaiful lantas melanjutkan paparannya tentang revitalisasi TIM. Ia meminta agar polemik pembangunan hotel di kawasan tersebut tak lagi digembar-gemborkan. Hal itu menyusul klarifikasi dari Jakpro bahwa yang akan dibangun adalah wisma seni, bukan hotel berbintang. Ia juga meminta Pemprov dan Jakpro segera berkonsolidasi dan memperbaiki komunikasi dengan para seniman yang mengkritisi revitalisasi TIM.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, perihal komunikasi yang kurang maksimal antara Pemprov dan Jakpro dengan pra seniman diungkap oleh sejumlah pihak, salah satunya Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi. “Titik permasalahannya komunikasi itu. Kita mau diskusi sampe besok sore juga intinya komunikasi. Mereka (seniman) diajak ngobrol,” kata Pras.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Anggota Komisi X Rano Karno sepakat dengan hal itu. Menurut dia, ada masalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik sehingga muncul penolakan dari sejumlah seniman yang biasa beraktivitas di TIM. Seharusnya, kata dia, permasalahan revitalisasi TIM dapat diselesaikan dengan DPRD DKI, tak perlu sampai ke DPR.

“Saya sepakat sama ketua DPRD memang komunikasi yang tidak berjalan,” kata Rano Karno. Persoalan komunikasi juga disampaikan oleh anggota Komisi X lainnya, seperti Andi Muawiyah Ramly, Djohar Arifin Husin, serta Ryan Firmansyah. Mereka meminta Pemprov DKI dan Jakpro lebih getol dalam mengkomunikasikan revitalisasi TIM dengan para seniman.

Dalam kesimpulan rapat, Komisi X mendukung upaya Pemprov DKI dalam merevitalisasi TIM. Catatannya, proyek tersebut harus transparan, sesuai dengan regulasi, serta tak berorientasi komersil. Mereka juga meminta Pengerjaan proyek revitalisasi TIM tak merusak lingkungan, serta aset lain seperti cagar budaya yang ada di sana.

ADAM PRIREZA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Klaim 3 Tokoh Ini Punya Modal Popularitas untuk Maju Pilkada Jakarta

2 jam lalu

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo di Jakarta, Jumat 12 Mei 2023. ANTARA/Fath Putra Mulya
Pengamat Klaim 3 Tokoh Ini Punya Modal Popularitas untuk Maju Pilkada Jakarta

Pengamat Politik Karyono menyebut ada tiga tokoh yang memiliki modal popularitas untuk maju Pilkada Jakarta. Siapa saja?


Pilkada Jakarta, PKS Sebut Nama Anies Baswedan dan Eks Kapolda Metro Mencuat dari Nonkader

1 hari lalu

Calon presiden, Anies Baswedan, selepas mengunjungi rumah Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Pilkada Jakarta, PKS Sebut Nama Anies Baswedan dan Eks Kapolda Metro Mencuat dari Nonkader

PKS DKI Jakarta mengatakan, Anies Baswedan, salah satu tokoh diluar kader yang diusulkan maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2024


Jejak Pendapat PKS Jelang Pilkada DKI: Mardani Ali Sera Tertinggi Disusul Sohibul Iman dan Khoirudin

1 hari lalu

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera
Jejak Pendapat PKS Jelang Pilkada DKI: Mardani Ali Sera Tertinggi Disusul Sohibul Iman dan Khoirudin

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mendapatkan perolehan tertinggi dalam jejak pendapat internal kader PKS Jakarta untuk maju Pilkada DKI


Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

1 hari lalu

Kuasa hukum pemohon capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 3 April 2024. Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh termohon yakni KPU membawa satu ahli dan dua saksi fakta, sedangkan Bawaslu membawa satu ahli dan tujuh saksi. TEMPO/Subekti.
Bambang Widjojanto Beri Respons Banjir Amicus Curiae dalam Sengketa Pilpres di MK

Bambang Widjojanto tim hukum Anies-Muhaimin beri respons banjir amicus curiae ke MK dalam sidang sengketa Pilpres 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.


Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

2 hari lalu

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Foto: Kresno/vel
Pemecatan Ratusan Nakes di Manggarai, Edy Wuryanto Khawatir Berdampak Kepada Layanan Kesehatan

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan ini merupakan masalah struktural yang harus diatasi pusat maupun daerah.


Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

2 hari lalu

Tenaga Kesehatan menyuntikkan vaksin Inavac kepada warga saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Budaran HI, Jakarta, Minggu, 17 Desember 2023. Dinas Kesehatan DKI Jakarta dalam rangka Hari Kesehatan Nasional ke-59 menyelanggarakan cek kesehatan dan pencegahan obesitas serta vaksinasi gratis kepada warga untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kasus Dugaan Pemecatan Ratusan Tenaga Kesehatan di NTT: Kronologi hingga Respons DPR

Anggota DPR geram atas kasus dugaan pemecatan 249 Tenaga Kesehatan (Nakes) non-ASN di Manggarai, NTT.


Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

2 hari lalu

Ilustrasi perawatan pasien Covid-19. REUTERS
Soal Ratusan Nakes Dipecat di NTT, Komisi IX DPR Sebut Penghargaan Profesi Ini Masih Minim

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati menyoroti kasus pemecatan 249 nakes non ASN di Manggarai, NTT.


Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

2 hari lalu

Geopark Maros Pangkep di Sulawesi Selatan resmi masuk dalam jajaran UNESCO Global Geopark. Status itu ditetapkan berdasarkan keputusan Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis pada 24 Mei 2023. Shutterstock
Ditarget Rampung Tahun Ini, Begini RUU KSDAHE Beri Ruang Dukungan untuk Konservasi Internasional

Rancangan Undang-undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya atau RUU KSDAHE ditarget segera disahkan pada tahun ini.