Revitalisasi TIM, Begini Muasal Usulan Moratorium

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana rapat dengar pendapat antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta dengan Komisi X DPR di gedung Nusantara 1, DPR-MPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Februari 2020. Tempo/Adam Prireza

    Suasana rapat dengar pendapat antara Pemerintah Provinsi dan DPRD DKI Jakarta dengan Komisi X DPR di gedung Nusantara 1, DPR-MPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 27 Februari 2020. Tempo/Adam Prireza

    TEMPO.CO, Jakarta -Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat tak secara tegas meminta proyek revitalisasi TIM atau  Taman Ismail Marzuki dimoratorium.

    Saran tersebut beberapa kali dilontarkan oleh anggota Komisi X, salah satunya adalah Hetifah Sjaifudian.

    Wakil Ketua Komisi X itu meminta proyek revitalisasi TIM dimoratorium sementara sambil Pemerintah Provinsi DKI dan PT Jakarta Propertindo memperbaiki komunikasi dengan seniman yang menolak.

    Anggota Komisi X lainnya, Dede Yusuf, juga menyampaikan hal serupa. “Ada moratorium dalam jangka waktu tertentu sampai diskusi ini selesai. Jadi, jangan dilama-lamain,” kata dia dalam rapat di gedung Nusantara 1, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis, 27 Februari 2020.

    Meski begitu, rencana moratorium tak masuk ke dalam tujuh poin kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR bersama Pemprov dan DPRD DKI Jakarta serta Jakpro.

    Anies Baswedan mengatakan hanya akan berpegangan kepada tujuh poin tersebut. “Kalau dalam rapat, semua bisa disampaikan apa saja. Tapi, yang dipegang adalah kesimpulan rapat. Tadi ada tujuh butir kesimpulan, itu adalah hasil dari RDP,” tutur Anies usai rapat.

    Adapun ketujuh poin hasil RDP yang dimaksud adalah:
    1. Mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pemajuan kebudayaan Jakarta untuk dapat menjadi pemain global

    2. Sinkronisasi regulasi pengelolaan konten diserahkan ke Dinas Kebudayaan dan Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan sarana prasarana dikelola oleh PT Jakpro

    3. Meminta pengerjaan Proyek revitalisasi TIM yang dikerjakan Pemerintah DKI Jakarta sesuai dengan regulasi, transparan dan tidak berorientasi komersil

    4. Meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengerjaan Proyek Revitalisasi TIM tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, cagar budaya dan aset lain yang terdapat di area TIM

    Foto udara alat berat di lokasi proyek revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020. Direktur Operasional Jakarta Propertindo alias Jakpro, Muhammad Taufiqurrachman, mengatakan saat ini progres proyek revitalisasi TIM alias Taman Ismail Marzuki telah 15 persen. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    5. Memastikan bahwa tidak ada pembangunan hotel, tetapi wisma seni untuk memperkuat ekosistem kebudayaan

    6. Memperkuat komunikasi dan pelibatan semua pengampu kebudayaan yang selama ini beraktifitas di TIM melalui Dewan Kesenian Jakarta

    7. Komisi X DPR akan melakukan kunjungan spesifik di TIM untuk memastikan proses Revitalisasi TIM berjalan sesuai dengan konsep pembangunannya

    Rapat tersebut menyoroti kurang maksimalnya komunikasi antra Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro dengan para seniman. Hal itu yang ditengarai menjadi penyebab penolakan sejumlah seniman terkait revitalisasi TIM. Anies pun berjanji akan memperbaiki komunikasi yang dimaksud.

    Ia meyebut akan memilih berkomunikasi dengan Dewan Kesenian Jakarta sebagai institusi resmi yang dianggap mewakili para seniman. “Supaya jangan nanti dari sisi Pemprov berinteraksi dengan pihak yang tidak tepat. Mitranya di sana,” kata Anies.

    Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Dwi Daryanto dalam rapat tersebut mengatakan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan para seniman sejak Februari tahun lalu.

    Bentuk komunikasi yang ia maksud salah satunya berupa forum group discussion, public hearing, serta forum musyawarah seniman se-Jabodetabek. Meski begitu, bos Jakpro itu sepakat kdomunikasi dengan para seniman perlu dimaksimalkan lagi. “Memang kita harus selalu tingkatkan,” kata Dwi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara