Radhar Panca Dahana: Keputusan Anies Baswedan dan DPR Sepihak

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) Radhar Panca Dahana (kiri) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020. Radhar meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi karena dinilai telah melanggar banyak aturan dalam revitalisasi TIM.  TEMPO/M Taufan Rengganis

    Ketua Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) Radhar Panca Dahana (kiri) saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 17 Februari 2020. Radhar meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diberikan sanksi karena dinilai telah melanggar banyak aturan dalam revitalisasi TIM. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM) Radhar Panca Dahana mengatakan hasil keputusan rapat antara Komisi X DPR RI dan Pemerintah DKI Jakarta soal revitalisasi TIM, sepihak.

    Menurut Radhar Panca Dahana, aspirasi yang dibawa kelompok seniman ke anggota Dewan sebelumnya tidak terakomodir.

    "Keputusan Komisi X tersebut menguntungkan pihak Pemerintah Daerah DKI Jakarta," ujar Radhar Panca Dahana kepada Tempo, Kamis, 27 Februari 2020.

    Menurut Radhar Panca, hingga saat ini Forum Seniman Peduli TIM tidak pernah diajak komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membahas revitalisasi TIM. Padahal, kelompok itulah yang mengadukan Anies Baswedan ke Komisi X DPR pada Senin, 17 Februari lalu.

    Radhar Panca mengatakan, pihaknya sebenarnya tidak menolak revitalisasi TIM. Namun menurut dia, kelompok seniman yang dipimpin memiliki sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya merevitaliasi kawasan TIM.

    "Saran kita bisa diterima semuanya atau sebagian, tidak apa-apa itu wajar, tapi yang penting itu dikomunikasikan, tapi gubernur-kan bilang dia hanya mau berkomunikasi dengan Dewan Kesenian Jakarta, yang notabene tidak representatif," kata Radhar Panca.

    Hari ini, Kamis, 27 Februari 2020, Komisi X baru saja menggelar rapat dengan Pemerintah DKI Jakarta untuk membahas revitalisasi TIM. Hasilnya, Dewan sepakat dengan revitalisasi, namun dengan beberapa catatan.

    “Mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pemajuan kebudayaan Jakarta untuk dapat menjadi pemain global,” kata Ketua Komisi X Syaiful Huda saat rapat kerja dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi di gedung Nusantara 1, DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Kamis 27 Februari 2020.

    Peserta rapat juga menyepakati perihal pengelolaan sarana dan prasarana diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo (Jakpro), sementara pengelolaan konten oleh Dewan Kesenian Jakarta dan Dinas Kebudayaan. Anggota Komisi X dalam rapat tersebut juga meminta agar proyek revitalisasi TIM yang dilakukan oleh Pemprov DKI transparan, sesuai dengan regulasi, serta tak berorientasi komersil.

    “Memastikan bahwa tidak ada pembangunan hotel, tetapi wisma seni untuk memperkuat ekosistem kebudayaan,” ujar Syaiful.

    Pengerjaan proyek tersebut juga diharapkan tak merusak lingkungan, serta aset lain seperti cagar budaya di kawasan TIM. Komisi X lantas meminta Pemprov DKI dan Jakpro memperkuat komunikasi dan pelibatan seluruh pengampu kebudayaan yang selama ini beraktivitas di TIM.

    Dalam rapat tersebut beberapa kali disinggung perihal komunikasi yang kurang maksimal sebagai penyebab adanya resistensi oleh sejumlah seniman terhadap revitalisasi TIM. Komisi X juga berencana mengunjungi proyek revitalisasi TIM untuk memastikan pengerjaannya sesuai dengan konsep yang dipaparkan.

    M YUSUF MANURUNG | ADAM PRIREZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara