Polisi Rekayasa Lalu Lintas Akibat Aksi 212 di Kedutaan India

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pengendara melintas di jalur

    Sejumlah pengendara melintas di jalur "contraflow" menuju arah Sukabumi di pintu keluar Tol Jagorawi KM 44, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 24 Desember 2019. Tingginya volume kendaraan menuju kawasan Puncak menyebabkan jalur menuju arah Sukabumi tersendat sehingga Sat Lantas Polres Bogor memberlakukan rekayasa lalu lintas sistem lawan arus (contraflow) untuk mengurai kemacetan. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberlakukan rekayasa lalu lintas menyusul adanya demonstrasi oleh Persaudaraan Alumni 212 di Kedutaan Besar India di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020.

    "Alih arus situasional," ujar Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komisaris Besar, Fahri Siregar, saat dikonfirmasi pada Jumat, 6 Maret 2020.

    Berikut rekayasa lalu lintas di sekitar Kedutaan Besar India oleh Ditlantas Polda Metro Jaya.

    1. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto yang akan menuju Jalan HR. Rasuna Said diluruskan ke Jalan Gatot Subroto arah Pancoran atau belok ke kanan Jalan Mampang Prapatan.

    2. Arus lalu lintas dari Jalan Mampang Prapatan tepatnya di underpass Mampang yang akan menuju ke Jalan HR. Rasuna Said dibelokkan ke kiri ke Jalan Gatot Subroto arah Semanggi.

    3. Arus lalu lintas dari Jalan Gatot Subroto arah Semanggi yang akan menuju Jalan HR Rasuna Said diputar balikkan di kolong layang Kuningan ke Jalan Gatot Subroto arah Pancoran.

    Sebelumnya Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin, mengatakan demonstrasi diadakan menyusul pemberitaan mengenai kekerasan yang dialami umat muslim di India. Novel mengatakan aksi digelar untuk mendesak pemerintah India mencabut Undang-Undang Kewarganegaraan yang diduga menjadi pemicu kelompok Hindu radikal melakukan berbagai tindakan persekusi terhadap umat Islam di sana.

    Persatuan Alumni 212 juga mendesak pemerintah India menangkap para pelaku persekusi tersebut. Selain itu, mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah politik terhadap pelanggaran HAM di sana.

    M YUSUF MANURUNG


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.