Ratusan Buruh akan Demo Balai Kota Tolak Omnibus Law

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa buruh perempuan melakukan aksi di depan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Dalam aksi ini para buruh menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law sekaligus memperingati Hari Perempuan Sedunia 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Massa buruh perempuan melakukan aksi di depan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020. Dalam aksi ini para buruh menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law sekaligus memperingati Hari Perempuan Sedunia 2020. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Polres Jakarta Pusat mengerahkan ratusan personel dan dua unit mobil watercanon serta barracuda dalam demo buruh tolak RUU Omnibus Law hari ini. Para buruh berencana menggelar unjuk rasa di DPRD DKI dan Balai Kota.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Heru Novianto mengatakan demo buruh tersebut untuk menyampaikan aspirasi terkait penolakan RUU Omnibus Law. "Aksi dari elemen buruh dan gedung kantor Gubernur DKI dan DPRD," ujar Heru di Balai Kota, Rabu 11 Maret 2020.

    Heru mengatakan aksi tersebut akan dilakukan di Jalan Merdeka Selatan depan Balai Kota dan Jalan Kebun Sirih di depan Gedung DPRD DKI. Polres Jakarta Pusat telah menyiapkan 450 personil untuk mengamankan aksi tersebut, sejumlah mobil barracuda dan dan Watercanon sudah ditempatkan di depan gedung DPRD dan Balai Kota.

    Heru menambahkan estimasi massa diperkirakan 600 sampai 800 orang. Aksi akan dimulai pada pukul 11.00 sampai 16.00. "Massa akan datang jam 11.00," ujarnya.

    Penolakan akan Omnibus Law ini terus berdatangan dari berbagai elemen masyarakat seperti buruh akademisi hingga mahasiswa. Presiden Jokowi memastikan pemerintah dan DPR terbuka untuk menerima masukan dari berbagai pihak terkait RUU Cipta Kerja.

    Sepanjang belum disahkan menjadi UU, masyarakat dalam menyampaikan kritik dan saran atas RUU Omnibus Law ini. “Tapi, saya minta agar draf aturan tersebut dipelajari terlebih dahulu dengan seksama,” kata Presiden Jokowi lewat akun twitternya @jokowi.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.