TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Muhamad Taufik menilai pemerintah DKI harus maksimal dalam mengatasi penularan virus corona di Ibu Kota. Termasuk, kata Taufik, harus maksimal dalam penggunaan anggaran untuk mengatasi merebaknya virus corona.
Taufik mengatakan pemerintah DKI saat ini telah menyiapkan anggaran Rp 54 miliar dari pos Belanja Tak Terduga APBD 2020 untuk pencegahan penularan virus yang berasal dari Wuhan, Cina itu.
"Bagus, kalau kurang mesti ditambah lagi," ujar Taufik saat ditemui di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis 12 November 2020.
Taufik mengatakan selama hal tersebut dalam upaya melindungi warga Jakarta, Dewan akan dukung. Dia mengingatkan Pemprov DKI agar mengalokasikan anggaran tersebut berdasarkan tupoksi yang telah disusun pemerintah pusat dalam penanganan virus Corona.
Petugas memindahkan mobil ambulans di samping ruang isolasi RSPI Prof. Dr. Sulianti Saroso, Sunter, Jakarta Utara, Kamis, 5 Maret 2020. Ada 2 pasien positif corona yang masih dirawat di RSPI Prof Dr Sulianti Saroso. ANTARA
Taufik meminta agar pemerintah DKI meningkatkan edukasi penularan virus corona kepada warga Ibu Kota, agar yang merasakan gejala Corona langsung memeriksakan diri ke rumah sakit.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti, menambahkan dana tersebut salah satunya akan digunakan untuk pelaksanaan tugas kesehatan, seperti pembelian alat pelindung diri (APD) dan peralatan desinfeksi.
Widyastuti mengatakan virus Covid-19 memiliki dua aspek. Pertama klinis dengan mempertimbangkan prinsip pencegahan infeksi dan usaha kesehatan masyarakat. Lalu kedua masalah desinfeksi.
"Kita tahu mobil dan arena tertentu perlu dilakukan desinfeksi sehingga perlu sarana alat untuk desinfeksi," ujarnya.
Terlebih, menurut Widyastuti, penambahan rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 sedang dalam proses. Rumah sakit tersebut di antaranya Rumah Sakit Polri, Rumah Sakit Mintoharjo, RSUD Pasar Minggu, dan RSUD Cengkareng. "Rumah sakit tersebut masih dalam proses," ujarnya.
