TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbeda sikap dengan Pemerintah Pusat tentang transparansi informasi terkait penyebaran virus Corona di ibu kota.
Anies Baswedan memperlihatkan peta sebaran kasus Corona COVID-19 di Jakarta. Keputusan menyebarkan informasi tersebut adalah untuk meningkatkan kehati-hatian terhadap risiko penularan virus Corona.
Namun dia mengimbau warga untuk tidak panik dengan adanya infromasi tersebut. "Ini kami sampaikan sebagai gambaran bahwa kalau kita tahu, maka kita berhati-hati. Saya menyampaikan ini jangan untuk panik. Bukan untuk panik. Tidak perlu panik," ujarnya Anies di Balai Kota Jakarta Pusat, Jumat 13 Maret 2020.
Anies mengatakan dengan adanya kehatian-hatian tersebut bisa meningkatkan kesadaran untuk tidak rileks dalam menghadapi risiko penularan Corona. Dia menilai banyak kasus di berbagai negara mengalami lonjakan kasus penularan virus Corona karena tidak waspada sejak awal.
"Kalau kita menganggap aman semua, rileks saja, kemudian berkegiatan seperti biasa, ya seperti banyak negara lain yang mengalami lonjakan kasus yang tinggi," ujarnya.
Dalam konferensi pers, Anies memperlihakan peta sebaran kasus Corona di Jakarta. Hingga 13 Maret tercatat ada 17 titik lokasi positif kasus Corona di Jakarta dan beberapa titik lainnya menunggu hasil pemeriksaan.
Anies bahkan menyebutkan hampir seluruh kecamatan di DKI terjadi kasus Corona. "Ini dari gambaran ini sudah terbayang, bahwa hampir semua Kecamatan ada kasus sekarang. Maka saya akan sampaikan kepada masyarakat Jakarta untuk memprioritaskan kegiatan di rumah dan di pemukiman sekitar. Kurangi kegiatan di tempat-tempat yang ramai," ujarnya.
Presiden Jokowi mengakui tak semua informasi yang dimiliki pemerintah mengenai penyebaran Virus Corona atau COVID-19 dapat disampaikan ke masyarakat. Menurut Jokowi langkah ini dilakukan pemerintah mengantisipasi adanya kepanikan berlebihan di masyarakat.
"Saya sekali lagi sampaikan penanganan pandemi COVID-19 terus menjadi perhatian kita. Memang ada yang kita sampaikan dan ada yang tidak kita sampaikan karena kita tidak ingin menimbulkan keresahan dan kepanikan di tengah masyarkat," kata Jokowi di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat.
Jokowi menuturkan sebenarnya di awal pemerintah ia ingin menyampaikan seluruh informasi. Namun kemudian dari perhitungan pemerintah, keresahan di masyarakat bisa sangat besar. Selain itu efek terhadap pasien setelah sembuh juga menjadi pertimbangan.
Sejak muncul empat kasus awal positif Corona COVID-19 di Indonesia, pemerintah tak lagi membuka data seputar pasien. Meski data pribadi memang tak boleh dibuka, namun pemerintah juga tak memberi informasi lokasi penularan pasien dan rumah sakit tempat dirawatnya pasien yang positif terjangkit.
