Cegah Virus Corona, Anies Teken Surat Edaran ASN Kerja dari Rumah

Pegawai Negeri Sipil mengikuti upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus di Pantai Jaya, Pulau Reklamasi, Jakarta, Sabtu, 17 Agustus 2019. Dalam upacara tersebut dihadiri oleh jajaran TNI, Polri, DPRD, PNS, ASN dan Gubernur DKI Jakarta. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan surat edaran penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara untuk mencegah penularan virus corona di Ibu Kota. Surat edaran Gubernur DKI bernomor 2/SE/2020 itu ditanda tangani Anies pada Senin, 16 Maret 2020.

Suret edaran itu berisi tentang penyesuaian sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Surat itu dibuat dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 Tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah.

Isi surat edaran yang diteken Anies berisi sebagai berikut:
1. Kepala Perangkat Daerah agar dapat mengatur sistem kerja pegawai yang berada di bawah pimpinan Saudara untuk dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (work from home) dengan mempertimbangkan, antara lain:
a. jenis pekerjaan yang dilakukan pegawai;
b. peta sebaran COVID-19 yang dikeluarkan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
c. domisili pegawai;
d. kondisi kesehatan pegawai;
e. usia pegawai di atas 50 (lima puluh) tahun;
f. pegawai dalam kondisi hamil dan menyusui;
g. kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan/diduga/dalam pengawasan/dikonfirmasi terjangkit COVID-19);
h. riwayat perjalanan luar negeri pegawai dalam 14 (empat belas) hari kalender terakhir; dan
i. efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan unit organisasi.
2. Kepala Perangkat Daerah mengatur sistem kerja bagi pegawai yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas dan/atau berhubungan dengan penanggulangan COVID-19 antara lain pada:
a. Dinas Kesehatan (Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas);
b. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
d. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
e. Dinas Perhubungan;
f. Dinas Lingkungan Hidup;
g. Dinas Sosial;
h. Satuan Polisi Pamong Praja;
i. Sekretariat Kota/Kabupaten; dan
j. Kecamatan dan Kelurahan;
3. Ketentuan terhadap Pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (work from home) untuk:
a. berada di kediamannya masing-masing (tidak meninggalkan rumah);
b. presensi kehadiran jam kerja pegawai berdasarkan pada surat tugas dari Kepala Perangkat Daerah;
c. wajib mengisi aktivitas kerja harian pada e-Kinerja; dan
d. tetap diberikan penghasilan.
4. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rekapitulasi pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di rumah (work from home) setiap hari kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Pelaksanaan tugas kedinasan di tempat tinggal sebagaimana dimaksud, dilakukan sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
6. Setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja ini, Kepala Perangkat Daerah melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Untuk informasi lebih lanjut mengenai sistem kerja dapat menghubungi Bidang Pengendalian Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lantai XX, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telepon/faksimile (021) 3822434 atau HP 081283460520 email bkdprov@jakarta.go.id.

Edaran dari Gubernur Anies Baswedan ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.






Top 3 Metro: Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies, Usia Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun

3 jam lalu

Top 3 Metro: Heru Budi Lanjutkan Gerebek Lumpur Anies, Usia Harapan Hidup Orang Jakarta Bertambah 1,29 Tahun

Pemprov DKI di bawah pimpinan Heru Budi Hartono juga akan menggencarkan lagi kegiatan "gerebek lumpur" di berbagai wilayah.


Kemenkes Geser Prioritas Kerja dari Penanganan Covid-19 ke Peningkatan Layanan Kesehatan

3 jam lalu

Kemenkes Geser Prioritas Kerja dari Penanganan Covid-19 ke Peningkatan Layanan Kesehatan

Salah satu fous itu adalah Kemenkes akan melakukan restrukturisasi rumah sakit di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan layanan kesehatan.


Heru Budi Cek Sodetan Kali Ciliwung yang Baru Terbangun 62 Persen, Kementerian PUPR: Ada Masalah Lahan

4 jam lalu

Heru Budi Cek Sodetan Kali Ciliwung yang Baru Terbangun 62 Persen, Kementerian PUPR: Ada Masalah Lahan

Pembangunan sodetan Kali Ciliwung yang ditinjau Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono baru mencapai 62 persen. Upaya mengatasi banjir.


Heru Budi Tinjau Proyek Sodetan Kali Ciliwung yang Diproyeksikan Reduksi Banjir di Utara Jakarta

5 jam lalu

Heru Budi Tinjau Proyek Sodetan Kali Ciliwung yang Diproyeksikan Reduksi Banjir di Utara Jakarta

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau pembangunan terowongan sodetan Kali Ciliwung. Salah satu proyek penanggulangan banjir.


Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

16 jam lalu

Pemilih Anies Baswedan Lebih Condong ke AHY Sebagai Cawapres, Ini Kata Demokrat

Demokrat menilai AHY memiliki keunggulan ketimbang Ridwan Kamil atau pun Sandiaga Uno untuk menjadi pendamping Anies Baswedan.


Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

16 jam lalu

Survei Indikator Politik: Pasca-Deklarasi Capres, Elektabilitas Anies Baswedan Naik

Lembaga Survei Indikator Politik mencatat elektabilitas Anies Baswedan naik setelah deklarasi Capres 2024 oleh NasDem. Anies salip Prabowo.


Digeruduk Warga Kampung Bayam, Heru Budi Hartono Serahkan Masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro

16 jam lalu

Digeruduk Warga Kampung Bayam, Heru Budi Hartono Serahkan Masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono menyerahkan masalah Kampung Susun Bayam ke Jakpro. Warga eks Kampung Bayam gellar tenda depan Balai Kota DKI


Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

19 jam lalu

Safari Politik Anies Baswedan di Aceh dan Riau Terhambat, Ini Kata PKS

PKS menilai setiap warga dan relawan berhak memberikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden.


Pasien COVID-19 di China Boleh Karantina di Rumah dengan Syarat

19 jam lalu

Pasien COVID-19 di China Boleh Karantina di Rumah dengan Syarat

China akan mengizinkan kasus positif COVID-19 menjalani karantina di rumah dengan syarat tertentu


Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota, Heru Budi Hartono: Tinggal Jakpro Berdiskusi

20 jam lalu

Warga Kampung Bayam Geruduk Balai Kota, Heru Budi Hartono: Tinggal Jakpro Berdiskusi

Heru Budi Hartono meminta Jakpro untuk memediasi warga Kampung Bayam karena hingga saat ini mereka belum menempati Kampung Susun Bayam.