Pemkot Depok Semprot Jalan Protokol Dengan Cairan Disinfektan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok menyemprotkan cairan disinfektan di jalan protokol Depok, Senin, 23 Maret 2020. TEMPO/ADE RIDWAN

    Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok menyemprotkan cairan disinfektan di jalan protokol Depok, Senin, 23 Maret 2020. TEMPO/ADE RIDWAN

    TEMPO.CO, Depok – Pemerintah Kota Depok melakukan penyemprotan cairan disinfektan untuk mencegah penularan virus Corona. Penyemprotan dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok dengan menyasar sejumlah jalan protokol.

    Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, Denny Romulo, mengatakan penyemprotan tersebut dilakukan di Jalan Kartini Raya, Arif Rahman Hakim, Nusantara Raya, Dewi Sartika, dan Margonda Raya. “Penyemprotan secara bertahap,” kata Denny, Senin 23 Maret 2020.

    Dari pantauan Tempo, armada Dinas Pemadam Kebakaran atau Damkar memulai penyemprotan dari Jalan Kartini Raya. Mereka mengitari jalan-jalan di Kota Depok dengan tiga unit mobil Damkar. 

    Sementara itu, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan penyemprotan cairan disinfektan dilakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona. “Langkah-langkah taktis Pemerintah Kota Depok diantaranya penyemprotan disinfektan di 51 titik dan secara masif di area-area publik,” kata Idrus saat konferensi pers melalui video, Ahad, 22 Maret 2020.

    Berdasar laporan situs corona Kota Depok, ccc-19.depok.go.id per Ahad, 22 Maret 2020, jumlah pasien positif di Kota Depok sudah mencapai 13 kasus. Angka itu terdiri dari empat orang sembuh dan sembilan lainnya masih dirawat.

    Sementara pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 87 orang (sembilan orang selesai), 78 orang masih dalam pengawasan. Orang dalam pemantauan (ODP) sebanyak 393 orang (182 selesai), dengan 112 orang masih dalam pemantauan.

    ADE RIDWAN YANDWIPUTRA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.