Okupansi Hotel di Bekasi Terjun Bebas Terdampak Corona

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menparekraf Wishnutama memastikan hotel menerapkan standar WHO dan Kemenkes sebagai sarana mengina para tenaga medis dan gugus tugas pencegahan Covid-19. Dok. Kemenparekraf

    Menparekraf Wishnutama memastikan hotel menerapkan standar WHO dan Kemenkes sebagai sarana mengina para tenaga medis dan gugus tugas pencegahan Covid-19. Dok. Kemenparekraf

    TEMPO.CO, Bekasi - Tingkat hunian kamar atau okupansi hotel di Kabupaten Bekasi terjun bebas akibat wabah corona COVID-19. Juru Bicara Komunitas General Manager Hotel Kabupaten Bekasi Herwin mengatakan industri perhotelan di wilayahnya saat ini berjalan lambat, lesu, dan terpuruk hingga terjun bebas akibat pandemi COVID-19.

    "Okupansi hotel berada di angka 10 persen dan kemungkinan besar turun kembali di bawah 10 persen pada awal April 2020," katanya di Cikarang, Senin 30 Maret 2020.

    Herwin bahkan menyebut akibat pandemi COVID-19 ini sudah ada dua hotel yang berhenti beroperasi dan merumahkan seluruh karyawannya.

    "Ada dua hotel tidak perlu kami sebutkan namanya karena sudah kami sampaikan juga datanya ke dinas. Jika kondisi ini terus berkepanjangan tidak menutup kemungkinan ada lagi yang akan tutup," kata Herwin.

    Komunitas GM Hotel Kabupaten Bekasi kini tengah menunggu respons Dinas Pariwisata dan Persatuan Hotel Republik Indonesia (PHRI) atas surat yang telah dilayangkan secara resmi pada minggu lalu.

    "Kami mau membicarakan langkah apa yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bekasi ke depan," ujarnya.

    Komunitas berharap ada kebijakan dari Pemkab Bekasi yang dapat membantu meringankan industri perhotelan agar operasional hotel bisa berjalan dan bertahan dalam situasi saat ini.

    "Pertama kami akan bicarakan analisa situasi dan seperti apa kebijakan dari Pemkab. Kami berharap ada keringanan kewajiban pajak," ucap dia.

    Demikian juga soal kewajiban membayar BPJS Kesehatan para karyawan. Manajemen hotel berharap ada keringanan dari instansi terkait.

    Manajemen hotel juga berharap Pemkab Bekasi memperhatikan nasib bisnis hotel pada masa wabah corona ini. Terlebih Pemerintah Pusat sendiri sudah memberikan restu untuk keringanan  pajak bagi sektor pariwisata. "Di Pemerintah Depok sudah memberikan kebijakan keringanan untuk industri hotel. Kami harap daerah lain dan Kabupaten Bekasi juga bisa seperti itu," kata Herwin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.