Perusahaan Sebut Tidak Ada PHK Pekerja Outsourcing Aerofood ACS

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Massa gabungan Buruh dan Mahasiswa membentangkan spanduk saat menggelar aksi menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Massa gabungan Buruh dan Mahasiswa membentangkan spanduk saat menggelar aksi menolak omnibus law RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Tangerang - PT Nur Hasta Utama (NHU), perusahaan penyalur pekerja alih daya (outsourcing) PT Aerofod ACS Bandara Soekarno-Hatta, memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada ratusan pekerja di perusahaan katering yang masuk dalam grup Garuda Indonesia itu.

    "Bukan PHK sepihak. ACS mengembalikan karyawan kami karena profit perusahaan menurun dampak wabah Corona," ujar Direktur PT NHU, Sandi Ardiansyah, kepada Tempo, Senin 30 Maret 2020. Pernyataaan Sandi ini disampaikan menanggapi aksi protes 359 pekerja outsourcing ACS yang tidak terima atas pemutusan kontrak. 

    ACS, kata Sandi, telah menyampaikan kondisi penurunan omzet katering selama wabah Corona. Karena kondisi perusahaan yang terus menurun, sebut Sandi, ACS mulai mengurangi pekerja outsourcing yang dipekerjakan melalui NHU. "Dari total 730 pekerja pada tahap ini 359 yang dikembalikan ke kami. Tidak menutup kemungkinan semua dipecat jika kondisi terus menurun," tuturnya.

    Hanya saja, kata Sandi, ACS kembali akan merekrut pekerja lagi ketika perusahaan kembali stabil. "Hasil perundingan terakhir keputusan untuk memecat 359 pekerja sudah final dan mereka semua mendapatkan santunan dari ACS," katanya.

    Ratusan pekerja outsourcing yang bekerja untuk PT Aerofod ACS Bandara Soekarno-Hatta melakukan aksi protes atas pemecatan 359 buruh yang diduga dilakukan sepihak oleh manajemen perusahaan.

    Aksi penolakan dilakukan para buruh dengan mendatangi manajemen, Senin, 30 Maret 2020. "Karena pemecatan ini dilakukan mendadak dan secara sepihak," kata Ketua Serikat Buruh Gerakan Buruh Katering, Isan Saputra.

    Menurut Isan, ratusan buruh sepakat menolak pemutusan hubungan kerja sebelum tuntutan mereka terpenuhi. "Tuntutan karyawan agar gaji dan pesangon dibayarkan sesuai ketentuan," kata dia.

    JONIANSYAH HARDJONO


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.